Banyumas, LiputanIslam.com– Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (PWNU Jateng) menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengurus Cabang NU di Jawa Tengah untuk menggelar aksi penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah (Full Day School).
Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan menyatakan bahwa seruan penolakan terhadap Permendikbud ini yang pertama dalam sejarah. Menurutnya, ini artinya bahwa program lima hari sekolah merupakan persoalan serius bagi NU. “Setahu saya (seruan turun jalan) ini baru terjadi (dalam sejarah). Dan ini menandakan penolakan atas lima hari sekolah tersebut sangatlah serius oleh NU,” ujarnya di Banyumas, seperti dilansir NU Online, pada Kamis (10/9).
KH Hudallah Ridwan menjelaskan, bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan basis terbesar NU di Indonesia. Jika ada aksi protes dari kedua provinsi tersebut, ini tandanya ada pesan serius untuk pemerintah. “Maka jika NU di kedua provinsi ini bergerak, tandanya ada hal yang sangat besar harus disikapi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Walaupun begitu, PWNU Jateng tetap mengimbau kepada warganya untuk menggelar aksi dengan tertib dan damai sesuai dengan ajaran Islam yang ramah. PWNU Jateng juga meminta restu serta dukungan kepada para kiai dan tokoh NU setempat. “Namun Demo tidak boleh urakan. Harus sesuai akhlak NU dan tidak boleh nutup jalan,” seru Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abu Hafsin.
Surat instruksi penolakan program FDS sudah dikirim kepada seluruh PCNU Jateng pada 7 Agustus 2017 lalu. Surat resmi tersebut ditandantangi oleh Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh, Katib Syuriyah PWNU Jateng KH Ahmad Sya’roni, Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abu Hafsin, dan Sekretaris PWNU Jateng Moh Arja Imroni.
Sementara, Ketua PCNU Kabupaten Banyumas KH Maulana Ahmad Hasan membenarkan bahwa telah menerima surat intruksi tersebut. “Dan kami sudah melakukan aksi lebih dulu sebelum intruksi ini kami terima. Tentu warga NU marah kepada Mendikbud Muhadjir karena program 5 hari sekolah mengancam eksistensi madrasah diniyah dan pesantren yang dimiliki NU,” terangnya. (Ar/NU Online).