Jakarta, LiputanIslam.com – Sikap Kejaksaan Agung memperkarakan pengadaan mobil listrik oleh tiga perusahaan BUMN berdampak serius. Saat ini, kampus penerima hibah mobil listrik resah. Semua kegiatan riset yang menyangkut pengembangan kendaraan listrik yang semula aktif dilakukan mahasiswa dan dosen seketika dihentikan.
Salah satu perguruan tinggi yang menghindari risiko hukum itu adalah Universitas Indonesia (UI). Salah satu kampus terbaik tersebut mendapatkan hibah sebuah MPV listrik dari Pertamina. Namun, lebih dari sebulan ini mobil listrik tersebut tidak tersentuh. Kendaraan itu berada di bagian barat gedung fakultas teknik dengan ditutupi sarung mobil silver. ’’Terakhir mungkin sebulan lalu masih diujicobakan mahasiswa. Dibuat jalan, dipindah-pindah parkirnya,’’ ujar salah seorang staf di laboratorium Fakultas Teknik (FT) UI yang tidak mau disebutkan namanya, seperti diberitakan oleh JAWAPOS.
Dekan FT UI Prof Dedi Priadi mengatakan, Pertamina menghibahkan mobil itu karena selama ini kampusnya memiliki tim mobil listrik. Dedi mengatakan, mobil hibah dari Pertamina itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kebutuhan riset kampusnya. ’’Sebab, kami belum mengembangkan mobil listrik untuk jenis MVP. Karakter dan spesifikasi setiap jenis mobil kanbeda-beda,’’ katanya.
Kini, sejak keberadaan mobil hibah itu diperkarakan, tim UI tidak berani menyentuhnya. Mereka khawatir terjadi masalah di kemudian hari karena kendaraan tersebut dijadikan barang bukti penyidikan. ’’Kami orang teknik, tidak mengerti hukum. Jadi, ya tidak berani menyentuhnya,’’ kata Dedi.
Pada bagian lain, Wakil Rektor ITB Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Wawan Gunawan Abdul Kadir juga mengatakan, mobil hibah yang didapat dari Pertamina selama ini benar-benar dipakai untuk kebutuhan riset. ’’Sejak serah terima hingga sekarang, mobil ini sebagai referensi riset mobil listrik ITB,’’ ujar Wawan. Detail mobil dari Pertamina itu dipelajari, mulai konstruksi, setting dalamannya, hingga jeroan mesinnya.
Seperti yang terjadi di UI, kini gairah untuk memperoleh ilmu mahasiswa dan dosen ITB harus dipadamkan. Sekali lagi, mereka tidak ingin terlibat dalam proses hukum yang sedang gencar dijalankan. Apalagi, Kejagung mulai menyita mobil-mobil yang sebenarnya digunakan untuk kebutuhan riset tersebut.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung mempermasalahkan pengadaan 16 mobil listrik dengan dana sponsorship tiga perusahaan BUMN; Pertamina, PGN, dan BRI. Mereka menganggap pengadaan itu merugikan negara hingga Rp 32 miliar.
Nilai tersebut bukan dari audit kerugian negara, namun hanya berdasar total lost sesuai anggaran pengadaan mobil listrik itu. Pengusutan tersebut kemudian coba dikaitkan dengan Dahlan Iskan yang saat itu berposisi sebagai menteri BUMN. Apalagi selama ini Dahlan dikenal sebagai tokoh yang getol menggagas mobil listrik untuk Indonesia.
Versi pengacara Dahlan, Yusril Ihza Mahendra, pengadaan 16 mobil listrik tersebut beberapa kali dibahas dalam rapat kabinet. Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, ingin pemerintah bisa memamerkan mobil listrik buatan dalam negeri dalam KTT APEC di Bali pada 2013.
Sebagian mobil listrik yang disiapkan untuk APEC itu kini dihibahkan ke sejumlah universitas. Di antaranya, Universitas Indonesia (UI), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Riau (Unri). Setiap kampus pelat merah tersebut mendapatkan satu unit mobil listrik. (fie)