Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Tedjo Edhy Purdijanto menegaskan perlunya mewaspadai ajakan menjadi anggota kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) lewat media sosial.
“Yang paling bahaya kan penyebaran pola pikir radikalnya ISIS,” katanya usai meninjau langsung kesiapan Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut di Akademi Angkatan Laut Surabaya, Jumat, 10 April 2015.
Upaya itu telah dijalankan dengan diblokirnya puluhan situs yang kontennya dinilai berupa agitasi dan menghasut ke arah paham yang radikal. “Tolong dicatat itu bukan situsnya ditutup. Kalau misalnya nanti kontennya tidak radikal ya akan dibuka lagi.”
Selain itu, ujar Tedjo, pemerintah juga mengawasi warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri dengan ketat. Ini terutama untuk mereka yang sejak awal telah dicurigai atau diperkirakan akan terpengaruh ISIS.
Khusus di Jawa Timur, kepolisian setempat pernah merilis data intelijen yang menyebutkan sudah ada sebanyak 79 warga yang bergabung dengan ISIS. Jumlah itu termasuk empat yang ditangkap tim Densus Anti Teror di Malang dan Tulungagung bulan lalu.
Menurut Tedjo, pemerintah akan melibatkan seluruh tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk menghentikan penyebaran paham-paham radikal yang mengarah ke ISIS. Kelompok ini, katanya, telah menjadi musuh bersama negara-negara di seluruh dunia. “Pengaruhnya yang paling bahaya.”
Seperti diketahui, berbagai situs-situs ‘Islam’ yang sempat diblokir oleh pemerintah lantaran mengandung unsur radikalisme ataupun ekstremisme, kini telah bisa diakses kembali. Salah satunya adalah situs Panjimas.com, yang merupakan pendukung kelompok teroris transnasional ISIS. Situs ini menyebut ISIS sebagai ‘Mujahidin’ atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
Selain itu, Panjimas.com juga masih konsisten memperuncing konflik horizontal dengan menyebarkan ujaran kebencian kepada pihak lain yang memiliki pemahaman yang berbeda.
Ketika sebuah situs telah terang benderang mendukung ekstremisme, kekerasan, dan provokasi, mengapa pemerintah tetap membiarkan situs tersebut meneruskan agendanya? (ba)