Menkopolhukam Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Beri Remisi Koruptor, Teroris, dan Bandar Narkoba

0
429

Sumber: Jawapos

LiputanIslam.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah sejauh ini tidak memiliki rencana untuk memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi, teroris, dan bandar narkoba dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP Nomor 99/2012,” katanya, melalui video pressconference, di Jakarta, Sabtu malam (4/4).

Dia mengatakan pemerintah tetap memegang teguh kebijakan PP 99/2012 yang dibuat masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah tak ada niatan mengubah PP tersebut.

Baca juga: Ditjenpas : Hingga Minggu, 31.786 Napi Telah Dibebaskan

Terlebih, ia menilai napi korupsi sudah sejak lama melakukan physical distancing, karena ruangannya terpisah dengan yang lain.

“Karena alasannya, PP-nya itu pertama khusus sudah ada bahwa itu berbeda dengan napi yang lain. Lalu yang kedua tindak pidana korupsi itu tidak uyuk-uyukan (desak-desakan) juga sih tempatnya, sudah bisa melakukan physical distancing. Malah diisolasi di sana lebih bagus daripada di rumah,” ucapnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi PP Nomor 99/2012, seiring dengan kebijakan pembebasan tahanan di tengah wabah Corona sehingga mencakup pula narapidana korupsi. (Ay/Antara/Kumparan)

DISKUSI: