Menimbang Kebijakan Lockdown yang Tak Terbukti Ampuh Menghalau Corona

Sumber foto: Liputan6

LiputanIslam.com—Lebih kurang, empat bulan sudah negara kita terlalu sibuk berjibaku dengan persoalan Covid-19 atau virus Corona. Kepanikan demi kepanikan yang disebarluaskan telah membuat negara ini kacau balau, terutama di ibukota Jakarta. Roda ekonomi lumpuh, restoran, hotel, dan berbagai jenis usaha terpaksa tutup karena dua hal.

Pertama karena sepinya pembeli, sehingga besarnya biaya operasional tak sebanding dengan penjualan. Dari pada rugi terus menerus, para pemilik usaha berpikir cepat untuk menutup usaha sementara waktu dan merumahkan para karyawan mereka. Kata merumahkan ini, tentu tidak sederhana dan berbuntut panjang. Artinya, para karyawan itu tidak dipekerjakan untuk sementara waktu dan tentunya tidak mendapatkan penghasilan. Jika ada yang mendapatkan gaji, tentu hanya sedikit saja. Kedua, karena dipaksa tutup oleh pemerintah setempat yang meyakini  solusi ini sebagai cara ampuh untuk mengurangi penyebaran virus Corona.

Empat bulan berlalu dan Indonesia menderita kerugian ekonomi yang sangat besar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira memproyeksi ekonomi Indonesia akan kehilangan Rp 127 triliun. Ini bukan soal angka saja. Sebab, dibalik angka Rp 127 triliun itu ada orang-orang yang penghasilannya berkurang atau bahkan tak memiliki penghasilan lagi. Berapa juta orang? Sulit sekali menghitungnya, yang jelas jumlahnya sangat besar.

Kerugian yang dirasakan Indonesia, pada dasarnya, bukanlah karena virus Corona, tapi karena persepsi pemerintah terhadap virus Corona yang pada akhirnya diturunkan dalam bentuk kebijakan penanganan yang “menakutkan”. Pemerintah yakin, virus Corona sangat berbahaya dan jika tidak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ketat, maka akan banyak rakyat Indonesia yang meninggal dunia.

Belajar dari Swedia

Swedia berani mengambil sikap berbeda dari mayoritas negara lain dalam menyikapi virus Corona. Dr Anders Tegnell, seorang epidemiologis, telah memberikan nasihat langsung kepada PM Stefan Lofven untuk tidak menerapkan lockdown dan percaya dengan pendekatan herd immunity. Aktivitas di Swedia berlangsung biasa. Sekolah tetap berjalan normal, kafe dan restoran tetap buka. Hanya ada sedikit perubahan, himbauan untuk jaga jarak dan tidak menghindari kerumunan maksimal 50 orang.

Padahal, jika kebijakan Swedia dilihat dari model Ferguson seperti yang telah diterapkan oleh banyak negara seperti Amerika, Inggris, dan Italia, seharusnya angka kematian di Swedia per 1 Mei kemarin sudah mencapai 40.000 orang. Kenyataannya, dengan kelonggaran seperti itu, angka kematian di Swedia hanya mencapai 4.000 orang per 1 Mei. Justru korban tertinggi virus Corona sampai saat ini dipuncaki oleh negara-negara penganut kebijakan Lock Down. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, Swedia berada di uturan kelima setelah Belgia, Spanyol, Inggris, dan Italia.

Angka kematian di Swedia yang mencapai angka 4.000 itu memang hal yang tak mungkin bisa dihindari. Sebab, negara-negara yang memberlakukan Lockdown pun mengalami hal serupa. Tapi, Swedia tetap unggul dalam satu hal, aktivitas ekonomi tidak mati dan masyarakat masih bisa hidup meski dengan sedikit perubahan. Sementara negara-negara penganut Lockdown telah kehilangan dua hal, mereka kehilangan akibat warganya yang meninggal dunia dan kehilangan akibat matinya ekonomi masyarakat.

Ketakutan Akibat Virus Corona

Tidak dipungkiri lagi, cara pemerintah menggambarkan virus Corona dan menyikapinya telah membuat masyarakat takut. Ketakutan ini pada akhirnya melahirkan rasa cemas yang memiliki dampak tersendiri bagi kesehatan masyarakat. Seorang ulama sekaligus dokter Muslim, Ibn Sina, pernah mengatakan, “Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan.”

Memang, pemerintah telah menghimbau agar masyarakat tidak panik. Tapi, kebijakan-kebijakan yang diturunkan ke masyarakat seperti penutupan tempat usaha, sekolah, dan tempat keagamaan otomatis telah membuat masyarakat panik.

Seperti yang Ratna Megawangi katakan, “ Baru-baru ini, sekitar 500 dokter di AS ikut menandatangani sebuah surat terbuka kepada Presiden Trump, menuntut Lockdown diakhiri. Alasannya, akibat lockdown, angka bunuh diri meningkat, jumlah penelepon suicide hotline naik 600 persen, penjualan minuman keras naik 300-600 persen, serta kematian karena karena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stres dan depresi meningkat. Belum lagi yang dialami anak-anak. Diperkirakan sekitar 40 persen anak telah mengalami depresi dan kecemasan (JAMA Pediatric, 24/4/2020). Ini bisa menjadi bom waktu, karena depresi pada anak dapat berlanjut paling tidak 10 tahun ke depan dengan berbagai bentuk masalah kesehatan jiwa yang dapat menurunkan kualitas SDM mendatang.”

Apa yang terjadi di AS, seperti yang diungkap Megawangi di atas adalah gejala alami yang lahir dari kecemasan dan ketakutan. Di negara lain, kemungkinan besar hal serupa juga terjadi, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, kasus-kasus ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Misalnya, seorang pria bernama Anang Junaedi asal Jombang yang gantung diri akibat depresi usai dipecat dari perusahaan di tengah wabah virus Corona.  Kasus lainnya, seorang pria berinisial TH di Bogor yang gantung diri akibat tidak adanya pekerjaan di tengah Corona. Pria yang biasa bekerja di proyek bangunan ini meninggal karena banyak proyek yang terhenti.

Dua kasus di atas hanyalah contoh kasus yang berhasil tercium media. Bukan tidak mustahil ada orang-orang yang mengalami nasib serupa dan tidak diberitakan, terutama mereka yang hidup dari penghasilan harian, seperti ojek online, buruh rumah makan, buruh bangunan, dan pekerjaan sejenisnya.

Kejadian tragis yang berujung pada kematian seperti di atas mungkin tidak akan terjadi jika saja pemerintah dan sebagian media tidak terlalu takut dan menebarkan ketakutan terhadap virus Corona. Kebijakan-kebijakan yang membunuh perekonomian masyarakat tidak perlu dilakukan. Biarkan saja aktivitas masyarakat kembali aktif dengan catatan tetap melakukan prosedur kesehatan dasar, seperti jaga jarak dan cuci tangan. (HA/LiputanIslam.com)