Jakarta, LiputanIslam.com– Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan hoaks (berita bohong) yang menyebutkan bahwa server KPU telah diatur untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada Pemilu 2019. Menurut Mendagri, setiap hoaks sekecil apapun harus ditindak secara hukum.
“Saya kira itu berita yang tidak masuk akal ya. Kami mendukung penuh langkah KPU yang cepat dalam tempo sesingkat-singkatnya kalau ada berita hoax, fitnah sekecil apapun dilaporkan ke aparat penegak hukum sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tegasnya di Jakarta, pada Sabtu (6/4).
Menurutnya, dengan sistem yang ada sekarang tidak mungkin dapat dilakukan kecurangan. “Permainan fitnah dan hoax sudah tidak pada zamannya, karena seluruh penyelenggara Pemilu diatur oleh Undang-Unndang, diawasi semua pihak, oleh elemen masyarakat, partai politik dan Tim Sukses. Jadi kami yakin, penyelenggara Pemilu itu melaksanakan tugas sesuai aturan,” ungkapnya.
Sementara komisioner KPU, Hasyim Asy’ari telah membantah hoaks tersebut. Menurutnya proses penghitungan suara dilakukan secara manual dan bertingkat dari tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilih kecamatan (PPK), dilanjutkan ke Kabupaten/kota, ke KPU Provinsi hingga berakhir ke KPU RI. Hasil scan Form C1 plano yang selanjutnya diunggah di website KPU, dilakukan setelah penghitungan suara selesai di TPS.
“Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri. Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dahulu oleh publik termasuk saksi, pengawas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan pihak lainnya dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” tegasnya. (aw/setkab).