Jakarta, LiputanIslam.com– Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Lukman Hakim Saifuddin mengajak masyarakat untuk lebih arif dan bijak dalam memahami masalah agama dan politik. Menurutnya, politik agama dan politisasi agama itu merupakan dua hal yang berbeda. Masyarakat jangan sampai terjebak pada politisasi agama.
“Yang harus dihindari adalah politisasi agama, karena menjadikan nilai-nilai agama sebagai sarana untuk mencapai agenda dan target politik,” katanya pada acara Lokakarya Nasional yang mengusung tema “Pengarusutamaan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Resolusi Dewan HAM PBB 16/18″ di Jakarta, pada Rabu (25/07).
Menurut Menag, politik agama adalah upaya memasukkan nilai-nilai agama dalam bidang politik. Sementara, politisasi agama tidak lain hanyalah menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan politik.
Namun demikan, lanjut dia, agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya agama dan politik memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Demikian juga politik memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan kita.
“Pada titik inilah politik agama dibolehkan, terlebih dalam konteks keindonesiaan yang setiap aspek kehidupan pun selalu mengandung muatan agama;” ucapnya.
“Politik agama dibolehkan karena agama menjadi ruh, jiwa, spirit dan landasan dalam aktivitas politik. Agama mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari hal-hal kecil sampai masalah yang besar. Bahkan, masuk kamar kecil saja diatur agama, tentu masalah politik tidak lepas dari agama,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Menag Lukman juga mengaku bersyukur atas terselenggaranya lokakarya nasional, karena diikuti oleh representasi dari tokoh Agama di Indonesia. “Indonesia bisa menjadi model dalam menjaga kerukunan umat beragama bagi dunia internasional,” katanya. (ar/NU Online).