Jakarta, LiputanIslam.com– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD ikut menanggapi atas disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Mahfud, dengan disahkannya menjadi UU, maka nasib ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tamat.
“Dengan diterimanya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh DPR hari ini ada 3 konsekuensi hukum yang intinya: HTI sebagai ormas sudah tamat, tak bisa hidup lagi,” kata Mahfud MD di Jakarta, seperti dilansir detik.com, pada Rabu (25/10).
Menurut Mahfud, dengan diterimanya Perppu Ormas oleh DPR, berarti pembubaran HTI oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sah sesuai dengan undang-undang karena Perppu tersebut menjadi undang-undang.
Diterimanya Perppu menjadi UU, lanjut dia, otomatis membuat perkara judicial review atau uji materi di MK jadi kehilangan obyek. Jadi uji materi terhadap Perppu langsung terhenti. “MK harus segera memvonis permohonan tidak dapat diterima,” ujarnya.
“Kalau perppu yang sudah jadi UU ini di-judicial review lagi ke MK dan MK mengabulkan, maka HTI tetap bubar sebab vonis MK berlaku ke depan (prospektif),” tambah Mahfud. (Ar/Detik).