Jember, LiputanIslam.com– Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mahfud MD mengaku akhir-akhir ini dirinya galau atau mengalami pikiran yang kacau. Kegalauan tersebut karena dirusaknya prinsip-prinsip hukum oleh orang-orang yang paham hukum demi kepentingan politik semata.
“Saya sering galau akhir-akhir ini. Kadang kala orang-orang yang sudah tahu hukum karena kepentingan politik merusak prinsip-prinsip hukum,” ungkap Mahfud di Hotel Aston Jember, Jawa Timur, pada Minggu (12/11).
Karena kegalauan itu, Mahfud akhirnya menulis disebuah kolom media terkait dibubarkannya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Saya sengaja menulis ‘Jangan Kacaukan Asas Hukum’. Benarkah pemerintah tidak boleh membubarkan HTI. Kata Yusril (Ihza Mahendra) enggak boleh. Kok, Mahfud boleh, kan, sama-sama ahli hukum,” ucapnya.
Pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membubarkan HTI sebelum ada putusan pengadilan, menurut Mahfud itu adalah salah. “Saya bilang itu salah. (Pendapat tidak boleh ditindak sebelum putusan pengadilan) itu di dalam hukum pidana. Tetapi, kalau di dalam hukum administrasi negara, semua ditindak dulu baru diadili,” terangnya.
Ia menjelaskan tentang perbedaan asas hukum pidana dengan hukum administrasi negara. Di dalam hukum pidana ada asas, orang tidak boleh dihukum kalau belum ada putusan pengadilan. Tetapi, kalau di dalam hukum administrasi, negara tindak dulu. “Itu yang berlaku selama ini di hukum administrasi negara, tetapi, kok, sekarang dipermasalahkan,” ujar Mahfud.
Pada kesempatan itu, Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengingatkan para akademisi untuk selalu semangat menegakkan hukum di Indonesia. Ketika para akademisi terjun ke pemerintahan atau politik, diharapkan tetap menjaga integritasnya.
“Jangan hukum sampai rusak. Saudara enggak bisa mengabaikan soal politik dan soal jabatan itu. Tetapi keilmuan kita harus tetap dipertahankan dengan berintegritas. Sebab, jabatan itu adalah kekuasan. Kekuasaan adalah sesuatu yang memberikan hak kepada seseorang yang punya kekuasaan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang harus ditaati. Makanya orang berebut kekuasaan dalam pemilu,” kata Mahfud. (Ar/Kompas/Tribun).