Jakarta, LiputanIslam.com– Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut prihatin atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (21/7) lalu. Sebab, Lapas seharusnya menjadi tempat rehabilitasi bagi narapidana koruptor, bukan malah tempat untuk menyuburkan praktik korupsi.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (LPBH PBNU), Syamsudin Slawat Pesiletee di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/7).
Syamsudin sangat prihatin atas aksi jual beli fasilitas di dalam Lapas. Sebab, hal itu bertentangan dengan semangat anti-korupsi. “Lapas seharusnya berguna untuk menyadarkan para koruptor, bukan malah sebaliknya menjadi tempat korupsi,” ujarnya.
Ia juga meragukan kinerja petugas yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal sebagai instrumen pengawas internal. “Fakta ini menimbulkan dugaan adanya pembiaran terhadap praktik-praktik semacam itu,” ucapnya.
Syamsudin berharap kasus ini menjadi momentum melakukan pembenahan di tubuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat jenderal agar bekerja lebih profesional dengan melakukan penyegaran, mengganti petugas di Ditjen Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal dengan orang baru yang lebih profesional dan terpercaya.
Seperti yang diberitakan, pada Sabtu dini hari (21/7) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin, Bandung. Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ditangkap atas dugaan menerima hadiah sebagai imbalan untuk pemberian fasilitas mewah kepada napi Lapas tersebut. Selain menyeret Wahid Husein, kasus ini juga menyeret empat nama lainnya. (ar/NU Online/detik).