Sidoarjo, LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih ‘berhutang’ kepada korban lumpur Lapindo. Saat musim kampanye tahun lalu, Presiden menandatangani kontrak politik dengan para korban, salah satunya adalah dengan melunasi ganti rugi yang belum tuntas. Sayangnya, hingga kini ganti rugi tersebut masih belum cair. Tak heran juka ratusan warga korban kembali menagih janji tersebut.
“Tolong tepati janjinya, Pak Presiden, segera lunasi ganti rugi kami,” kata Sunarni, koordinator aksi korban lumpur Lapindo, Kamis, 30 April 2015, seperti dilansir Tempo.
Ratusan warga itu berasal dari beberapa desa yang masuk dalam peta area terdampak, yaitu Desa Desa Jatirejo, Siring, dan Renokenongo, Kecamatan Porong; dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Mereka berkumpul di bekas SPBU, Jalan Raya Porong, dan menggelar doa bersama dengan harapan ganti rugi itu dipercepat.
Selain itu, mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan “Kami menuntut janji Bapak Presiden, 9 tahun kami ditelantarkan, Mei 2015 segera dibayar lunas”. Spanduk itu dijadikan latar dalam pertemuan tersebut.
Menurut Sunarni, spanduk itu adalah bentuk kekecewaan korban lumpur Lapindo terhadap lamanya proses pencairan ganti rugi. Hampir sembilan tahun lamanya korban lumpur Lapindo menderita dan hidupnya terkatung-katung. Sunarni menambahkan, hingga saat ini, tidak ada lagi permintaan korban lumpur. Mereka hanya ingin mendapatkan haknya.
Hal senada juga diungkapkan oleh koordinator aksi, H Mujiono (52), warga Desa Jatirejo. Menurut Mujiono, sebelum menjadi presiden, Jokowi pernah berkunjung menemui warga korban lumpur di atas tanggul penahan lumpur.
“Namun realisasinya sampai saat ini belum ada kejelasan, warga korban lumpur ini sudah 9 tahun menderita. Saya berharap agar Bapak Presiden menepati janjinya yang akan membantu warga korban lumpur yang berada di dalam areal peta terdampak,” ujar Mujiono.
Selain berunjuk rasa, korban lumpur juga mengadakan doa bersama. Setelah doa bersama selesai, rencananya 6 perwakilan korban lumpur Lapindo yang diwakili Mahmudah, Arthan dari Desa Renokenonggo, Ipan, Mujiono, Hasan Basri dari Desa Jatirejo, dan Muripan dari Desa Kedungbendo akan menemui Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya.
Sementara, korban lumpur yang tidak ikut menemui Gubernur Soekarwo tetap di lokasi sambil menunggu jawaban dan kepastian. Bila nanti tidak ada jawaban pasti soal pembayaran, mereka mengancam akan memblokir jalan raya Porong dan menghentikan aktivitas BPLS di atas tanggul. (ba)