Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa persoalan sekolah lima hari bukanlah polemik antara NU dan Muhammadiyah. Ia membantah penolakan program tersebut karena lantaran Mendikbud Muhadjir Effendy berlatar belakang Muhammadiyah. Menurut Said Aqil, pihaknya menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah karena akan mematikan lembaga pendidikan keagamaan yang sudah berlangsung di masyarakat.
“Ada yang menuduh ini konflik antara NU dan Muhammadiyah. Bukan. Ini bukan antara NU dan Muhammadiyah. Menterinya Pak Marsudi (ketua PBNU) pun tetap (kebijakan tersebut) saya lawan,” ujar Kiai Said pada acara halal bihalal PBNU di Gedung PBNU Jakarta Pusat, seperti dilansir nu.or.id, pada Sabtu (8/7).
Ia menjelaskan, bahwa madrasah diniyah yang umumnya berada di desa-desa dan diselenggarakan pada sore hari tersebut telah menyumbang tumbuhnya wawasan Ahlussunnah wal Jama’ah, paham moderat dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pihaknya menolak dengan tegas kebijakan sekolah lima hari karena akan menutup madrasah diniyah.
“Sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 hanya ada di madrasah (diniyah). Kalau pelajaran agama di sekolah paling cuma doa-doa. Tidak ada diskusi lagi. Pokoknya (Permendikbud Nomor 23/2017) harus dicabut,” tegas kiai Said.
Sementara, sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga telah menyatakan penolakannya terhadap rencana program sekolah lima hari tersebut. “Sekarang dengan enam hari sekolah saja madrasah pulang sampai jam 16.00, jadi kalau lima hari mereka bisa pulang jam 18.00 sore, itu sesuatu yang tidak mungkin,” ungkapnya. (Ar/NU Online).