Surakarta, LiputanIslam.com– Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk final yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Karena itu upaya mengganti bentuk negara seperti khilafah merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan.
“Mengapa khilafah ditolak di Indonesia? Karena melanggar kesepkatan (mitsaq),” tegasnya pada acara Halaqah Ulama Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (18/7).
Kiai Ma’ruf menjelaskan bahwa Islam Indonesia dengan di Arab Saudi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah karena sama-sama bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits. Sementara bedanya karena umat Islam di Indonesia mempunyai kesepakatan berupa Pancasila dan NKRI. “Karena itu Islam di Indonesia Islam kafah maal mitsaq (Islam dengan kesepakatan),” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam juga bukan darul harbi (negara perang). Boleh memperjuangkan ajaran Islam tetapi dengan mematuhi kesepakatan berupa aturan dan konstitusi. “Memperjuangkan dengan teror itu bukan jihad. Jihad juga bukan teror,” tegas Kiai Ma’ruf.
Dalam situasi perang, jihad diartikan perang. Namun dalam situasi damai seperti di Indonesia artinya islah yaitu membangun atau memperbaiki di segala bidang. “Membangun madrasah, kesehatan, sosial, ekonomi itu semua jihad,” katanya.
Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta masukan dan rekomendasi para ulama dalam menangani sejumlah masjid milik pemerintah, BUMN dan kampus yang terindikasi mengajarkan ajaran radikal. “Kalau perlu anggota TNI dan Polri selalu ikut shalat berjamaah di masjid-masjid itu secara bergantian. Para ulama sebaiknya juga ikut menyambangi masjid-masjid yang terindikasi radikal,” katanya.
Ganjar juga menyampaikan terima kasih kepada MUI Jateng karena telah melakukan khutbah Jumat serentak di masjid-masjid dengan tema pencegahan radikalisme juga pencegahan narkoba. Dia merekomendasikan agar dalam waktu dekat MUI mengundang Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) untuk mendapatkan gambaran peta penyebaran terorisme di Jawa Tengah. (ar/NU Online/SuaraMerdeka).