Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU), Anggia Ermarini mengatakan bahwa peran perempuan sebagai pengambil kebijakan saat ini masih kurang. Menurutnya, walaupun secara komposisi perempuan sebagai pengambil kebijakan sudah berkembang, tapi masih jauh dari ideal. Hal itu disampaikan Anngia di Gedung PBNU Jakarta, seperti dilansir NU Online, pada Sabtu (27/1).
Menurutnya, posisi perempuan sebagai pengambil kebijakan masih belum ideal. Hak-hak perempuan masih perlu diperjuangkan. Apalagi kepala daerah hingga kini masih banyak yang tidak paham tentang kebutuhan perempuan dan anak-anak.
“Kita bicara tentang gender, kita bicara tentang kesehatan reproduksi, kita bicara tentang KB yang menyangkut kehidupan perempuan, itu sudah dua puluh tahun yang lalu mungkin, tapi hari ini nyatanya kita harus mengulang dari awal karena kepala-kepala daerah tidak tahu tentang kesehatan reproduksi. Apalagi punya kebijakan budget yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan, susahnya minta ampun,” ucapnya.
Persoalan anak-anak, lanjut dia, juga tidak kalah memprihatinkannya. Banyak kepala daerah yang tidak memiliki program untuk kebutuhan nutrisi anak-anak. “Mereka tidak punya resource untuk bisa memikirkan program-program yang sensitif terhadap perempuan, program-program yang sensitif terhadap kebutuhan gizi anak-anak,” ucapnya.
Bahkan ada beberapa daerah yang hanya mengedepankan pembangunan fisik, sementara perhatian kepada persoalan perempuan dan kesehatan anak dinilai masih jauh dari harapan. Dampak dari itu, banyak terjadi kasus di beberapa daerah yang kaya secara alam, tapi anak-anak masih kekurangan gizi, seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat Papua.
“Makanya temen-temen yang punya perspektif yang bagus untuk anak, perempuan, pendidikan, kesehatan, kita support. Agar kebijakan itu benar-benar sensitif untuk kemanusiaan,” tambah Anggia. (Ar/NU Online).