Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan nasional kita membutuhkan haluan negara sebagai pemandu pembangunan. Pernyataan itu ia sampaikan pada pembukaan “Simposium Nasional MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Pedoman Haluan Pembangunan” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11).
“Sesuai fokus dan kajian, diperlukan reformulasi sehingga Badan Pengkajian MPR melakukan kajian untuk mendapatkan rumusan haluan negara sebagai penuntun pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurut Zuklifli, haluan negara diperlukan agar pembangunan nasional yang berjalan sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka yaitu senasib sepenanggungan, sejahtera bersama, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Simposium Nasional diadakan, lanjut dia, juga merupakan salah satu cara MPR untuk meminta masukan dari para penyelenggara negara dan pelaku-pelaku sejarah yang telah berkecimpung dalam penyusunan kebijakan nasional.
Zulkifli menjelaskan, bahwa gagasan merumuskan hasil kajian tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Sebagai Pedoman Haluan Pembangunan merupakan salah satu rekomendasi MPR periode 2009-2014. “Serta pelaksanaan tugas dari hasil Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD, forum tertinggi rapat MPR setelah Sidang Paripurna MPR, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 25 Januari 2017,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif pada Jumat (29/7). Menurutnya, semakin menguatnya usulan untuk menghidupkan lagi haluan negara model garis-garis besar haluan negara (GBHN) menunjukkan kasadaran umum terhadap kehidupan bernegara semakin meningkat.
Ia menilai, arah pembangunan nasional saat ini masih belum fokus dan terarah, karena pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 juga masih sangat global. “Dengan adanya haluan negara model GBHN maka kebijakan dan arah pembangunan nasional akan semakin fokus dan terarah,” kata Yudi.
Yudi Latif juga mengkritisi arah pembangunan nasional saat ini yang didasarkan pada visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah serta rencana pembangunan nasional jangka menangah (RKP dan RPJM). “Kelemahannya, jika Presiden berganti maka RKP dan RPJM juga berganti, tidak ada kesinambungan,” terangnya. (Ar/Aktual).