Jakarta, LiputanIslam.com– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Suhardi Alius mengaku telah mendeteksi adanya penyebaran paham radikalisme di kalangan pelajar. Menurutnya, perlu ada langkah strategis, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk mencegah hal tersebut. Misalnya dengan perbaikan kurikulum. Hal itu disampaikan Suhardi setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (10/4).
Suhardi mengingatkan, bahwa penanaman paham bermuatan terorisme sudah ada di kawasan Jawa Tengah, misalnya di Cilacap. Di luar Pulau Jawa, kasus bercorak serupa terjadi di Sumatera Utara. Ada pula kasus peretasan internet yang dilakukan oleh anak 14 tahun di Kalimantan Selatan pada 2014. Bahkan penanaman ideologi teror, disebutnya, terjadi dalam pendidikan anak-anak yang lokasinya tak jauh dari Ibu Kota.
“Kami juga lihat di Depok. Di sana ada yang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) saja sudah mulai seperti itu (mengajarkan paham radikal). Artinya, harus kita waspadai semua,” ungkapnya.
Suhardi menyatakan, bahwa dirinya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Lembaga Ketahanan Nasional. Dia menyampaikan kepada Muhadjir agar dibuat semacam penyaring supaya generasi muda tak terasuki oleh paham teror.
“Makanya kita mengusulkan hal-hal yang semacam itu, sangat fundamental, dan pusat harus turun tangan. Tadi kami bertemu dengan Menteri Pendidikan di Lemhanas. Kami minta pelajaran etika karakter bangsa yang ditinggalkan untuk dimasukkan kembali dengan metodologi berbeda. Sifatnya bukan doktrin, melainkan membangun empati anak agar mengerti bangsannya majemuk,” tuturnya.
Menurutnya, Keterlibatan pemerintah pusat dalam hal pendidikan juga perlu masuk ke ranah pemastian materi pendidikan. Ini perlu supaya tak ada muatan terorisme yang masuk ke ruang-ruang kelas di negara ini. “Harus ada semacam verifikasi setiap bahan ajaran yang akan dilemparkan kepada anak-anak kita, jangan diracuni dengan hal-hal pemikiran-pemikiran semacam itu,” ujarnya.
Selain pemerintah dan pihak sekolah, Suhardi juga meminta kepada masyarakat dan keluarga untuk berperan aktif mengawasi anak-anaknya dari paham radikal, terutama dari konten media sosial. “Khususnya masalah informasi, anak-anak kita, keluarga kita, sudah berseliweran informasi-informasi yang masuk. Tidak ada lagi ruang privat untuk kita, anak kita, keluarga kita semuanya,” ucapnya. (Ar/Kompas/Republika/Tempo/Detik).