Yogyakarta, LiputanIslam.com– Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU), HA Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa ada tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mengelola dana haji. Menurutnya, prinsip itu merupakan fondasi bagi tercapainya pengelolaan dana haji yang baik dan terpercaya.
“prinsip akad, prinsip tashorruf, dan prinsip mas’uliyyah (tanggung jawab),” ujarnya dalam acara Silaturami Tokoh Keuangan Syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji di Yogyakarta, seperti dilansir NU Online, pada Rabu (8/11).
Menurut Helmy, ketiga prinsip tersebut merupakan tulang punggung tercapainya kualitas pengelolaan dana haji yang modern dan terbuka. Dana haji harus benar-benar digunakan tepat sasaran dan bertanggung jawab.
“Selain akad harus jelas dan juga harus akuntabel, pengelolaan dana haji juga penting memperhatikan prinsip tashorruf. Jika mau diinvestasikan atau dikembangkan maka harus tepat sasaran, seperti misalnya untuk meningkatkan kualitas ekonomi kelas menengah ke bawah guna memangkas kesenjangan ekonomi,” terangnya.
Helmy perpandangan, ada banyak lembaga keuangan mikro yang layak dikembangkan dan didukung. Ia mencontohkan BMT (Baitul Mal wa Tamwil) yang terus bergeliat dan berkembang di lingkungan pesantren dan juga NU.
“Lembaga-lembaga seperti BMT ini sangat penting dan strategis untuk dijadikan model pengembangan ekonomi umat. Maka BPKH harus mengalokasikan skema pen-tashorruf-an kepada lembaga-lembaga ekonomi mikro seperti BMT ini,” ucapnya. (Ar/NU Online)