Palembang, LiputanIslam.com– Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Agung Budi Maryoto angkat bicara terkait adanya pemblokiran sosial media Telegram yang dilakukan pemerintah. Ia mengaku, dirinya mendukung langkah pemerintah tersebut. Apalagi menurutnya, kalau Telegram tersebut mengandung konten-konten radikalisme dan terorisme yang dapat memecah persatuan bangsa.
“Saya setuju dengan adanya pemblokiran Telegram. Itu dibuktikan adanya penyebaran masalah radikalisme, makanya diblokir pemerintah. Meski sempat ada protes, tetapi setelah dijelaskan pendiri Telegram, bisa dimengerti,” ujar Kapolda Irjen Pol Agung, di Palembang, pada Senin (17/7).
Menurut kapolda, langkah pemerintah memblokir aplikasi media sosial tersebut sudah tepat. Ia mencontohkan, bahkan di beberapa negara kalau ada situs yang berkonten radikal atau melanggar peraturan pemerintah, maka akan langsung diblokir.
“Kalau di China ( Tiongkok) bila situs atau sebagainya yang melanggar aturan mereka langsung diblokir. Itu banyak sekali,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada 16 Juli 2017, CEO Telegram Pavel Durov juga mengakui telah melakukan kesalahan karena lamban memenuhi permintaan pemerintah Indonesia. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah beberapa kali mengirim surat elektronik ke Telegram dan menyebutkan sejumlah channel publik di Telegram yang diduga terkait dengan konten terorisme.
“Dan tim kami tak bisa memproses soal itu dengan segera. Sayangnya, saya tak sadar dengan sejumlah permintaan tersebut, yang berujung pada miskomunikasi dengan pihak Kementerian,” katanya.
Seperti yang telah diberitakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rudiantara pada Jumat 14 Juli 2017 resmi memblokir Telegram dengan alasan layanan percakapan instan itu dapat membahayakan keamanan negara. Bahkan, pemerintah juga mengancam akan memblokir aplikasi lain seperti facebook dan Youtube jika masih membiarkan konten-konten radikal dan terorisme menyebar di media sosial. (Ar/Tempo/Tribun Sumsel).