Jokowi dan Selisih Paham Terhadap Covid-19 di Indonesia

0
33

Sumber foto: Kompas.com

LiputanIslam.com—Sampai saat ini, respon masyarakat Indonesia tentang virus Covid-19 dan bentuk penanganannya terbelah menjadi dua. Kubu pertama adalah mereka yang menganggap Covid-19 sebagai virus mematikan dan karena itu rakyat Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Sudut pandang seperti ini melahirkan bentuk penanganan yang cukup ketat dalam bentuk uji tes virus kepada seluruh masyarakat untuk melacak keberadaan virus dengan harapan bisa menekan laju penyebarannya.

Kubu kedua adalah mereka yang meyakini Covid-19 bukanlah virus mematikan bahkan tak pantas dikategorikan sebagai pandemi. Sebab, menurut kubu ini, sebuah wabah hanya bisa disebut pandemi jika angka kematiannya tinggi. Kubu ini menggaungkan pemikiran mereka dan menghimbau masyarakat agar bersikap biasa saja, tidak perlu panik, dan tetap beraktivitas normal sambil meningkatkan imunitas tubuh.

Dari dua kubu ini, presiden Jokowi adalah bagian dari kubu pertama. Pada pertemuan dengan para menteri, Minggu (28/6) kemarin, Jokowi menekankan perlunya menyamakan persepsi di kalangan para menteri khususnya agar menganggap Indonesia sedang berada diambang krisis dan Corona sebagai virus mematikan. Pemerintah ingin, seluruh rakyat Indonesia memiliki persepsi serupa agar wabah virus Covid-19 bisa ditangani secara maksimal.

Sementara kubu kedua diwakili oleh suara-suara yang muncul dari sebagian dokter dan rakyat biasa. Mereka yang terkatung-katung akibat isolasi mandiri yang diharuskan oleh pemerintah tanpa bantuan logistik dan merasa diri mereka tetap sehat meski divonis positif Corona (OTG) menuntut pemerintah agar mengakui bahwa Covid-19 bukanlah virus yang berbahaya.

Kubu ini juga terwakili oleh sejumlah orang yang terisolasi di Pusat Isolasi di Kabupaten Jombang. Dalam sebuah video, mereka menyuarakan kegelisahan akibat kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani korban yang telah divonis positif Covid-19. Deskripsi “angker” yang dibangun pemerintah bersama aparat-aparatnya tentang Covid-19, membuat banyak warga Jombang kehilangan pekerjaan dan mereka yang terpapar Covid-19 dijauhi oleh masyarakat. Tak hanya itu, kebutuhan ekonomi mereka dan keluarga yang terisolasi juga tidak tercukupi.

Tentu tidak mudah bagi pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, untuk mengubah sudut pandang sebagian masyarakatnya di kubu yang kedua tentang Covid-19. Sebab, sudut pandang mereka terhadap Covid-19 juga dibangun atas dasar alasan-alasan logis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah.

Menghapus Stigma “Anker” Covid-19

Setiap manusia adalah tuan rumah dari berbagai mikrobiota. Kehadiran mikrobiota pada tubuh manusia akan membentuk ekosistem tersendiri bagi tubuh. Apabila ekosistem ini berhasil membentuk ekosistem yang sehat, maka kecil kemungkinan orang itu akan sakit, meski ia telah terpapar virus tertentu, termasuk Covid-19. Sebaliknya, jika ekosistem ini gagal membentuk ekosistem yang sehat, maka orang bersangkutan akan rentan sakit akibat terpapar virus tertentu.

Alasan inilah yang menyebabkan sebagian orang, bahkan mayoritas orang yang terpapar Covid-19, adalah orang yang tetap sehat atau dalam bahasa pemerintah disebut Orang Tanpa Gejala (OTG). OTG inilah orang-orang yang ekosistem dalam tubuhnya telah berhasil membentuk ekosistem positif, sehingga tubuh mereka tetap sehat meski terpapar virus Covid-19. Para korban dari jenis OTG ini adalah mereka yang telah beradaptasi dengan virus Covid-19, sehingga virus tak lagi menjadi ancaman bagi mereka.

Inilah penjelasan yang coba disuarakan oleh sejumlah dokter, seperti dr. Agni B Sugiyatmo. Dalam sebuah postingannya ia mengatakan:

“Belum tentu orang yang terpapar itu akan terinfeksi dan belum tentu orang yang terinfeksi akan sakit berat. Semuanya tergantung pada ekosistem tubuh dan percayalah pada ekosistem kita.”

Jika merujuk pada uraian-uraian dr. Agni, Covid-19 tak perlu lagi ditakuti dan masyarakat bisa beraktivitas normal tanpa takut dengan stigma “angker” tentang Covid-19 yang disebarluaskan oleh pemerintah dan mayoritas media. Masyarakat hanya perlu memperkuat imunitas tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan menerapkan pola hidup sehat.

Hancurnya Ekonomi Akibat Teror Covid-19

Sebaliknya, stigma “angker” yang disuarakan tentang virus Covid-19 telah meneror masyarakat dan menyebabkan aktivitas perekonomian menjadi lesu. Masyarakat takut untuk beraktivitas karena khawatir tertular virus, terlebih di daerah-daerah yang divonis sebagai zona merah apalagi zona hitam. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mensyaratkan uji tes bebas Covid-19, baik itu dalam bentuk Rapid tes maupun Swab tes, di sejumlah daerah begitu memberatkan perekonomian masyarakat.

Seperti yang dilansir oleh harian kompas (1/6/2020), biaya Rapid tes di sejumlah rumah sakit terbilang mahal. Jika alat Rapid tes menggunakan alat impor dari Cina, maka peserta Rapid tes dikenakan biaya Rp.295.000. Bahkan, di sebagian tempat, uji Rapid tes bisa dikenakan biaya hingga Rp.900.000. Sementara itu, uji Swab tes relatif lebih mahal. Rumah Sakit Universitas Indonesia (UI) membandrol tarif uji Swab tes hingga Rp. 1.675.000, sementara di RS Arifin Achmad Riau biaya Swab tes mencapai Rp.1.7 juta.

Sampai saat ini, pemerintah masih memberlakukan tes bebas Covid-19 sebagai syarat aktivitas masyarakat di sejumlah sektor, seperti transpotasi. Potret nyata kebijakan ini tercermin jelas melalui kebijakan pemerintah provinsi Bali. Para pelaku usaha atau siapa pun yang beraktivitas keluar masuk pulau harus menyertakan diri dengan surat keterangan bebas Covid-19 yang minimal didasarkan atas Rapid tes. Memang, pemerintah provinsi Bali menggratiskan biaya tes untuk sebagian orang dengan perekonomian menengah ke bawah. Tapi, tetap saja pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan mekanisme ketat ini yang entah sampai kapan berakhirnya. Bukankah akan lebih baik jika dana yang besar itu dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat?

Dalam skala nasional, Presiden Jokowi menyebut Indonesia telah menganggarkan dana sebesar 400 trilyun untuk menanggulangi Covid-19. Dana sebesar ini bisa digunakan untuk kepentingan lain jika pemerintah mengubah sudut pandang terhadap Covid-19. Ekonomi bisa terus hidup tanpa perlu stimulus yang berlebihan dari pemerintah. Alokasi dana bisa difokuskan pada penambahan pelayanan kesehatan bagi mereka yang benar-benar sakit akibat Covid-19, sementara mereka yang sehat dan mampu beradaptasi tetap beraktivitas seperti biasa. (HA/LiputanIslam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS: