Jelang Pilkada DKI, Muhammadiyah Serukan Sikap Negarawan
Sumber: Berdemokrasi.com
Yogyakarta, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyerukan semua pihak untuk mengedepankan sikap negarawan. Seruan itu disampaikan menjelang pelaksanaan putaran kedua pilkada DKI Jakarta pada 19 April 2017 mendatang. Menurut Haedar, hal itu penting guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan tersebut ia sampaikan di Yogyakarta, pada Senin (17/4).
Haedar Nashir meminta kepada semua warga Jakarta untuk dapat menerima siapapun yang terpilih sebagai gubernur nantinya. “Semua pihak harus siap menang dan kalah dan tidak boleh kita korbankan keutuhan dan kebersamaan dalam berbangsa,” ucapnya.
Haedar mengungkapan, dirinya optimis warga sudah sangat arif, dewasa, dan bermartabat untuk memilih sesuai nurani dan moralitasnya yang luhur berbasis agama dan Pancasila. Mereka tahu nilai-nilai mana yang benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. “Gunakan hak pilih secara baik dan bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai keutamaan. Kita berdoa agar Pilgub DKI dirahmati Allah karena warga dan para elitnya menjunjung tinggi agama,” tuturnya.
Menurut Haedar, sikap kenegarawanan harus dimiliki oleh semua warga bangsa. “Jiwa luhur dan kenegarawanan harus melekat dalam diri warga dan pemimpin bangsa ini, bukan sekadar prestasi dan keahlian, tetapi juga akhlak dan moralitas mulia,” ungkap Haedar
Sementara terkait isu mobilisasi dan pengerahan massa, Haedar menilai hal itu tidak perlu. Menurutnya, warga Jakarta yang memiliki hak pilih, cukup datang dan memberikan suaranya di TPS. “Agama tidak perlu dibawa dalam Pilkada DKI Jakarta karena hanya menimbulkan pro, kontra, dan kontroversi. Simbol agama, kedaerahan, dan pemerintahan tidak perlu dibawa agar suasana tetap kondusif,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Haedar juga mengingatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk bersikap netral dan tidak memihak pada pasangan tertentu. Pemerintah harus menghindari usaha-usaha terbuka maupun terselubung untuk kampanye dan pergerakan politik lainnya. “Itu dapat memancing pro-kontra serta mencederai demokrasi pilkada yang jujur,” ujarnya. (Ar/Suara Muhammadiyah/Liputan6/Jawapos).
