Jakarta, LiputanIslam.com– Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Rabu 6 September 2017 di Istana Merdeka Jakarta. Dengan terbitnya Perpres ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah secara otomatis tidak berlaku lagi.
Dalam Perpres, tidak ada lagi aturan yang mewajibkan sekolah selama 8 jam dalam sehari yang menuai banyak polemik dan penolakan dari masyarakat selama ini. Tapi sekolah bisa memilih untuk menerapkan lima hari atau enam hari sekolah dalam seminggu.
Berikut perbedaan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 dengan Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang peraturan hari sekolah:
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017
Pasal 2:
- Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Perpres Nomor 87 Tahun 2017
Pasal 9:
- Penyelenggaraan PPK pada jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) Minggu.
- Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dan Komite/Sekolah Madrasah mempertimbangkan: kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; ketersediaan sarana dan prasarana; kearifan lokal; dan pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.
Dalam menandatangani Perpres tersebut, Presiden Jokowi didamping oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Hadir juga perwakilan dari PBNU, MUI, Muhammadiyah, ICMI, Al Irsyad Al Islamiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan PP Persis. (Ar/NU Online).