Jakarta, Liputanislam.com– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said aqil Siroj menyatakan bahwa sejumlah hasil Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) Nahdlatul Ulama dari waktu ke waktu telah terbukti menjadi solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rangka menyambut Munas dan Konbes NU 2017 di Lombok NTB mendatang.
Menurutnya, diantara hasil Munas dan Konbes NU yang memberikan solusi bagi bangsa adalah persoalan sosialisasi dan kebolehan ikut program Keluarga Berencana (KB) dan bunga bank. Kemudian yang paling fenomenal adalah penerimaan NU atas Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa Indonesia.
“Semoga dalam munas dan konbes kali ini, bisa memberikan solusi atas sejumlah persoalan bangsa,” ujar Kiai Said di Jakarta, seperti dilansir NU Online, pada Senin (20/11).
Ia menjelaskan, banyak permasalahan yang akan dibahas dalam Munas dan Konbes 2017, baik masalah keagamaan maupun kebangsaan. Di antara masalah kebangsaaan yang krusial adalah penguasaan aset tanah dalam jumlah yang sangat besar oleh segelintir orang, sementara jutaan orang petani hanya memiliki 0.2 hektar atau bahkan tidak memiliki lahan garapan sama sekali.
“Rasulullah menyatakan air, api dan padang atau dalam konteks sekarang, air, sumberdaya alam, dan hutan, tidak boleh dimiliki oleh swasta. Nah bagaimana kita mensikapi kondisi ini, akan dibahas oleh para ulama,” ungkapnya.
Menurut kiai Said, secara keseluruhan ada delapan belas persoalan yang akan dibahas dalam Munas dan Konbes 2017. Bahtsul masail diniyah waqiiyah membahas masalah frekuensi publik, investasi dana haji, izin usaha berpotensi mafsadat, melempar jumrah ayyamut tasyriq qablal fajri, dan status anak dan hak anak lahir di luar perkawinan.
Bahtsul masail maudluiyah membahas fikih disabilitas, konsep taqrir jamai, konsep ilhaqul masail binazhairiha, ujaran kebencian, konsep amil dalam negara modern, menurut pandangan fiqih, dan konsep distribusi lahan atau aset.
Selanjutnya, bahtsul masail diniyah qanuniyah membahas RUU Lembaga Pedidikan Keagamaan dan Pesantren, RUU Anti-Terorisme, Tata regulasi penggunaan frekuensi, RUU Komunikasi Publik, RUU KUHP, RUU Etika Berbangsa dan Bernegara, dan Regulasi tentang penguasaan lahan. (Ar/NU Online).