Jakarta, LiputanIslam.com — Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Pekerja Garuda Karya Mandiri, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan lainya, melakukan long march dari Bundaran HI hingga Istana Negara untuk memperingati Hari Buruh. Shalat Jumat bersama juga dilaksanakan di depan Istana.
Dalam kesempatan ini, anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka juga ikut turun ke jalan. Rieke menyebut saat ini ada 6,6 juta pekerja formal, 57,6 juta buruh nonformal dan 6,6 buruh migran yang terus memperjuangkan hak-haknya. “Dalam rangka Hari Buruh Internasional, selamat Hari Buruh untuk buruh di seluruh dunia,” ujar Rieke.
“Tentunya dengan berbagai upaya semoga ada perubahan untuk mensejahterakan kaum buruh yang kita kenal Trilayak rakyat pekerja yang juga merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo,” jelas Rieke.
Trilayak adalah Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi kaum buruh. Karena itulah, kaum buruh menagih janji Presiden dengan menyuarakan tuntutan sebagai berikut:
- Tolak upah murah
- Tolak peninjauan upah tiap dua hingga lima tahun sekali
- Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan,
- Kebebasan berserikat
- Penolakan kenaikan harga BBM dan barang.
- Meminta pemerintah untuk memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- Fasilitas rumah untuk buruh
- Rumah sakit untuk buruh
- Transportasi untuk buruh
- Beasiswa untuk anak buruh
- Penegakan hukum.
Ketua Umum F-SP-LEM SPSI Arif Minardi menilai, dari 11 tuntuntan tersebut, perbaikan upah adalah hal yang paling utama. “Pertama, yang paling mendesak adalah upah. Kami tahu setiap tahun ada demo. Berarti ada yang salah dengan itu. Tandanya pemerintah tidak mampu mengurusi masalah itu,” ujar dia di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Mei 2015 seperti dilansir CNN Indonesia.
Menurut dia, upah yang diterima buruh di Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). “Saya harap Pak Presiden benar-benar menyelesaikan masalah upah. Beliau sendiri yang memimpin. Kalau enggak yang tidak selesai-selesai,” kata dia.
Selain masalah upah, prioritas yang lain adalah persoalan outsourcing, hidup layak, dan BPJS yang penyebarannya dinilai diskriminatif. Lebih jauh lagi, Arif mengatakan organisasi yang dipimpinnya itu telah menyuarakan hal yang sama pada 10 Desember 2014 lalu ketika pihaknya melakukan unjuk rasa di depan kantor Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Dalam aksi unjuk rasanya, F-SP-LEM SPSI menggandeng Olah Seni Indonesia untuk menyuarakan tuntutannya dengan dikemas dengan aksi teatrikal. Ratusan bendera dan spanduk bertuliskan 11 tuntutan dan protes pun dipertunjukkan oleh massa. (ba)