Kepulauan Riau, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society akan tetap menjalankan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, peran keormasan Muhammadiyah lebih menitikberatkan pada upaya kultural membangun umat, bangsa, dan peradaban yang berkemajuan. Pernyataan ini sebagai jawaban atas upaya beberapa pihak yang mencoba menarik Muhammadiyah ke dalam pusaran konflik politik pragmatis.
“Memang sebagian publik bahkan warga Muhammadiyah ada yang menginginkan Muhammadiyah masuk dalam bentuk kerja-kerja politik, namun saya nyatakan, Muhammadiyah punya cara dan punya karakter dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan politik tanpa harus bekerja seperti partai politik,” ujarnya dalam kegiatan Dialog Kebangsaan, di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau, seperti dilansir suaramuhammadiyah.id, pada Sabtu (29/7).
Haedar mengakui, hiruk-pikuk kehidupan politik kebangsaan belakangan ini cukup menyedot perhatian publik. Beberapa di antaranya adalah kasus perdebatan hak angket KPK, teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, pembubaran HTI, kemunculan Perppu keormasan, serta disahkannya ambang batas 20% dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.
“Kondisi ini, tidak sedikit di antara kita yang jatuh pada arena saling debat, saling hujat dan saling menegasikan, bahkan sampai jatuh pada fitnah dan luruhnya nilai-nilai moral di antara sebagian anak bangsa,” ucapnya.
Ia juga mengakui, ada pihak tertentu yang mencoba membawa Muhammadiyah dalam pusaran perdebatan itu. “Tidak ayal lagi, Muhammadiyah pun ingin dicoba ditarik-tarik dalam pusaran konflik dan kepentingan politik ini,” ungkap Haedar.
Walau demikian, Haedar Nashir kembali menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak bisa ditarik-tarik untuk kepentingan partai politik. “Insyaallah Muhammadiyah itu sudah matang dan sudah jelas alur-alur kerja politik kebangsaannya, tanpa didorong-dorong menjalankan kerja-kerja partai politik,” tegasnya.
Menurut Haedar, Muhammadiyah akan terus konsisten sebagai organisasi dakwah. Muhammadiyah memiliki peran yang tidak kecil dalam konteks kebangsaan. Di antaranya seperti penguatan pendidikan karakter, membangun moral umat, memberdayakan ekonomi, menghadirkan pusat-pusat keunggulan. Semua itu termasuk mata rantai kerja Muhammadiyah mengisi nilai-nilai politik kebangsaan.
Sementara dalam menjalankan peran dakwahnya, Muhammadiyah senantiasa berbasis pada nilai-nilai. “Karena hakikat dakwah bagi Muhammadiyah adalah mengajak, menghimbau, menasehati dengan cara-cara dialog dan pertemuan dan berkualitas,” ucap Haedar. (Ar/Suara Muhammadiyah).