Jakarta, Liputanislam.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengatakan bahwa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, saat ini ada kelompok yang menganut paham radikal dan pro khilafah yang terkonsolidasi menginduk ke salah satu peserta pemilu. Mereka kelompok radikal memiliki agenda mendirikan negara khilafah.
Hal itu disampaikan Gus Yaqut usai bertemu Presiden Jokowi bersama 34 Pimpinan Wilayah GP Ansor di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (11/1).
“Saya ajak seluruh pimpinan wilayah (GP Ansor) seluruh Indonesia dari 34 provinsi datang. Mereka semua melaporkan kepada Presiden situasi yang terjadi di daerah masing-masing. Hal pertama yang dilaporkan ke presiden terkait perubahan dan situasi politik. Kedua, terkait dengan kelompok radikal. Kelompok radikal yang terkonsolidasi karena kontestasi pilpres,” ungkapnya.
Gus Yaqut menyampaikan, kelompok radikal itu salah satunya berada di Jawa Barat dan Riau. Mereka disebut menginduk ke salah satu peserta pemilu. “Mereka bukan merusak pemilu, namun mereka menginduk pada salah satu kontestan pemilu untuk masukan agenda-agenda mereka,” ucapnya.
Adapun agenda dimaksud adalah mendirikan negara Islam, Khilafah Islamiyah atau minimal mereka mendirikan NKRI bersyariat. Oleh karena itu, GP Ansor meminta pemerintah bersikap tegas terhadap kelompok radikal dan pro khilafah tersebut. Bahkan GP Ansor juga mendorong agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) segera direvisi. Hal ini penting agar ASN yang pro khilafah bisa langsung dipecat.
“Kami paham pemerintah terbentur dengan UU tak bisa main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah itu. Memutasi pun ada aturannya karena ada UU ASN yang atur,” ucapnya. (ar/detik/setkab).