Purwakarta, LiputanIslam.com— Gerakan Pemuda (GP) Anshor Purwakarta meminta Polres Purwakarta tidak mengeluarkan izin digelarnya Deklarasi Anti-Syiah, yang sedianya akan digelar pada Jumat, 13 November 2015.
Menurut Ketua GP Anshor Purwakarta Anwar Nasihin, konflik Sunni-Syiah merupakan konflik Timur Tengah. Dengan digelarnya deklarasi itu, sama saja dengan menghadirkan konflik timur tengah di Purwakarta.
“Maka dari itu, GP Anshor Purwakarta menilai, polisi harus mengkaji apakah layak izin itu dikeluarkan untuk Deklarasi Anti-Syiah,” ujar Anwar di Purwakarta, Minggu, 8 November 2015 sebagaimana dilansir Tribunnews.
Masih menurut Anwar, surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian (hate speech) telah menginstruksikan kepada aparat keamanan untuk merespon gejala-gejala yang berpotensi menimbulkan kebencian antar warga negara.
“Dan di Perbup Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya juga mengatur soal larangan ceramah yang profokatif,” tambah Anwar.
“Kami menganggap soal keyakinan itu sudah urusan masing-masing. Karenanya, tidak ada satu komunitas pun yang berhak menentukan komunitas lain itu sesat atau apapun,” ujarnya.
Anwar menekankan, langkahnya ini diambil untuk mewaspadapi ancaman konflik yang timbul dari Deklarasi Anti-Syiah tersebut.
“Gerakan ini bukan gerakan ideologis, tapi gerakan politik. Dan pertanyaannya, apa kita mau ada konflik Timur Tengah di tiap daerah. Dan yang pasti, ini mengancam persatuan dan kesatuan negara,” tutupnya.
Menanggapi permintaan GP Anshor, Kapolres Purwakarta AKBP Truno Yudo Wisnu Andiko memberikan respon positif.
“Iya, berpotensi konflik. Pekan kemarin kami sudah berkomunikasi dengan semua pihak terkait, para panitia deklarasi hingga tokoh agama di Purwakarta,” kata Kapolres.
Karena Deklarasi Anti-Syiah dianggap rawan konflik dan mengancam terpecahnya warga Purwakarta, pihaknya mengaku belum mengeluarkan izin untuk agenda deklarasi itu.
“Belum ada, kami masih lakukan upaya persuasif dan preventif dengan sejumlah pihak,” ujarnya. Ia menambahkan, selama sepekan mengkaji agenda tersebut, pihaknya baru memberikan rekomendasi agar deklarasi itu dikembalikan lagi pada para ulama di Majelis Ulama Indonesia. (ba)