Jakarta, LiputanIslam.com – Indonesia adalah negara maritim, namun sudah terlalu lama putra bangsa ini justru memunggungi laut. Tidak heran jika kini pemerintah memiliki ambisi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Keseriusan dalam mengelola bidang kemaritiman terbukti dengan gebrakan-gebrakan yang muncul dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dimotori oleh Susi Pudjiastuti. Diterapkan berbagai kebijakan baru seperti perang terhadap illegal fishing, pelarangan bongkar muatan di tengah laut, ataupun kerjasama antara pemerintah negara tetangga.
Seakan tak mau kalah, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Mohsen mengatakan, pondok pesantren mempunyai andil besar dalam menjaga wilayah perbatasan dan kepulauan serta bahari. Menurut dia, Kemenag kini sedang mengembangkan pesantren kemaritiman.
“Saatnya pesantren maritim menunjukkan eksistensinya di republik ini,” kata Mohsen kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2015 seperti dilansir oleh situs kemenag.go.id.
Dikatakan Mohsen, pesantren menjadi salah satu opsi bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya agar lebih paham ilmu agama Islam. Kini, pesantren tak hanya menawarkan pendidikan agama namun sedang dikembangkan untuk pesantren kemaritiman.
“Penyelenggaran pesantren merupakan respon pemerintah pada pembangunan nasional. Pesantren maritim ini juga membangun masyarakat terpinggir, terpencil, yang berada di kepulauan,” ujarnya.
Saat ini ada sekitar 80 pesantren yang akan difokuskan ke bidang kemaritiman. Hal ini dinilainya sejalan dengan konsep Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo untuk menonjolkan kemaritiman Indonesia di mata dunia.
“Laut juga penting bagi kebangsaan. Ini sesuai dengan nawacita presiden yang mengutamakan kedaulatan di laut. Ada tol laut yang akan dikembangkan dan sebagainya. Inilah argumen mengapa kita mengajukan bahari penting untuk ditonjolkan,” lanjutnya.
Peluncuran program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren ini akan dilakukan 18 Mei nanti di Palu, Sulteng. Program ini terkait dengan program Sail Tomini yang akan dilaksanakan September mendatang di Sulteng. Di wilayah ini sudah ada 20 pesantren yang akan dibuat menjadi pesantren maritim salah satunya di kabupaten Parimo, Sulteng.
Selain Parimo, ada juga pesantren di daerah Karimunjawa, Jepara dan kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah. Ada juga pesantren di wilayah Kep. Riau, Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Sebagian besar jenjang pesantren ini adalah MI/MTS Aliyah.
Dijelaskan Mohsen, konsep pembelajaran kemaritiman ini akan sejalan dengan pembelajaran agama di pesantren tersebut. Saat ini, pihaknya terus menyempurnakan konsep pembelajaran yang juga disesuaikan dengan konsep pelajaran kemaritiman di KKP.
Adanya spesifikasi pesantren seperti ini diharapkannya bisa membuat santri pesantren lebih banyak bergelut dengan hal-hal kemasyarakatan. “Di sinilah fungsi dan peran strategis pondok pesantren yang diharapkan perannya menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” jelas Mohsen.
Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Islam Amsal Bachtiar, maritim tidak bisa dilepaskan dari proses penyebaran agama di Indonesia, karena negara kita sebagai negara kelautan. Untuk itu pihaknya berencana akan membuka kajian kebaharian di perguruan tinggi keagamaan. (ba)