Jakarta, LiputanIslam.com– Kementerian Agama (Kemenag) memberikan perhatian lebih kepada majelis taklim dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, Juraidi menjelaskan bahwa setidaknya ada dua alasan mengapa Kemenag menerbitkan PMA tersebut.
Pertama, majelis taklim adalah lembaga masyarakat yang telah ikut berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa dan negara. “Emak-emak yang tidak bisa mengakses dunia pendidikan formal melalui sekolah, dan madrasah, dibina oleh majlis taklim,” ucapnya di Jakarta pada Senin (2/12).
“Begitu juga bapak-bapak yang sibuk bekerja sampai pensiun, sehingga belum sempat belajar agama, ditampung oleh majlis talim. Anak putus sekolah diajari agama di majlis taklim. Bahkan, saya pernah mengajar ngaji para asisten rumah tangga melalui majlis taklim,” tambahnya.
Kedua, terkait regulasi. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pendidikan keagamaan. Kemudian dijabarkan dalam PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menyebut secara eksplisit bahwa majlis taklim merupakan lembaga pendidikan nonformal. Sehingga, majelis taklim juga berhak mendapatkan anggaran dari negara.
“Majelis taklim justru melaksanakan pendidikan agama kepada masyarakat yang tidak terjangkau dan tersentuh dunia pendidikan formal. Oleh karena itu, majelis taklim perlu diberikan perhatian, dibantu,” katanya.
Baca: Data Majelis Taklim, Wapres: Saya Kira itu Perlu
Penguatan dilakukan secara komprehensif mencakup lima rukun majelis taklim, yaitu: jamaah, ustadz/ah, pengurus, tempat, dan materi taklimnya. “Pembinaan diberikan sesuai kebutuhan majelis taklim, pada aspek yang memang masih memerlukan penguatan. Kemenag tentu tidak berpretensi menggurui,” tandas Juraidi. (aw/kemenag/medcom).