Jakarta, LiputanIslam.com — Netizen tidak tinggal diam dan menyuarakan dukungannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Tagar #SupportSusiPudjiastuti menjadi trending topic siang ini. Mereka menilai, Menteri Susi merupakan sosok yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan nelayan.
“Selamat Hari Nelayan, Indonesia bangkit tanpa maling di laut. Terimakasih @susipudjiastuti, pejuang untuk nelayanku. #SupportSusiPudjiastuti,” tulis @N_Sul.
Seperti diketahui, ribuan orang mengaku nelayan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Sasaran mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Pengunjuk rasa membawa spanduk ukuran 2 X 5 meter bertuliskan ‘Mana janjimu Jokowi? Susi Otoriter’. Aksi di depan Istana Merdeka ini dimulai pukul 12.00 WIB, Rabu (6/4/2016), seperti dilansir Metrotvnews.
Sebelumnya, mereka unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Saat di depan Istana Merdeka, sempat terjadi saling dorong antara massa dengan polisi.
Seorang orator mengatakan, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di era Susi mengakibatkan pengangguran. Banyak industri perikanan rakyat yang tutup.
Hanya saja, laporan dari Detik.com memaparkan hal yang berbeda. Contohnya pengusaha ikan dan pemilik kapal besar di Kendari, Sulawesi Tenggara, memang menganggap kebijakan Menteri Susi seperti memberlakukan larangan alih muatan (transhipment) di laut sangat merugikan. Namun penghentian sementara (moratorium) transhipment ini justru menguntungkan nelayan kecil.
Kebijakan moratorium transhipment ini dikeluarkan Permen KP Nomor 58 Tahun 2014. Permen itu mewajibkan setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Perusahaan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
Semenjak aturan ini diberlakukan, pro kontra terjadi di kalangan pengusaha ikan, pemilik kapal dan para nelayan kecil dengan muatan kurang dari 30 gross tonnage (GT). Pengusaha mengeluhkan melesunya sektor perikanan karena kebijakan moratorium transhipment.
“Untuk perusahaan agak lesu dengan adanya sistem nggak boleh transhipment di laut. Ada yang bertransformasi dari kapal pengangkut jadi kapal penangkap,” ujar Kepala Bagian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Kendari, Budi Hartono.
Namun sebaliknya, kebijakan Menteri Susi menjadi angin segar bagi nelayan lokal yang tidak bermodal besar. Tangkapan mereka lebih banyak karena waktu melaut mereka lebih singkat dan “saingan” mereka relatif berkurang.
“Nelayan di sini makmur-makmur. Sehari di laut bisa 5 ton, 10 ton. Apalagi setelah transshipment. Rata-rata nelayan di Sultra itu makmur-makmur,” tutur Budi.
“Waktu tangkapannya jadi lebih pendek, mereka bisa 5-7 hari waktunya lebih banyak dan juga nggak ada saingan dari kapal besar,” sambungnya. (ba)