Jakarta, LiputanIslam.com — Eksekusi mati bagi para terpidana kasus narkoba di Indonesia terus saja menuai penentangan dari dalam dan luar negari. Di dalam negeri, para LSM pegiat HAM berulangkali mengecam hingga menggalang petisi, sedangkan dari luar negeri, para pemimpin negara mengeluarkan berbagai pernyataan keberatan hingga mengancam akan menarik kedutaan besarnya jika eksekusi mati tersebut dilaksanakan kepada warga negaranya. Bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon turut angkat bicara menyatakan bahwa nakoba bukanlah kejahatan yang serius.
Sejauh ini ada 10 (sepuluh) terpidana mati kasus narkoba yang sudah diisolasikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Diperkirakan eksekusi terhadap mereka akan dilakukan dalam waktu dekat.
Kesepuluh terpidana mati itu adalah: 1. Myuran Sukumaran (Australia); 2. Andrew Chan (Australia); 3. Raheem Agbaje Salami (Nigeria); 4. Rodrigue Gularte (Brasil); 5. Serge Areski Atlaoui (Perancis). 6. Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria); 7. Martin Anderson alias Belo (Ghana); 8. Okwudili Oyatanze (Nigeria); 9. Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina); dan 10. Zainal Abidin (Indonesia).
Benarkah narkoba bukan kejahatan yang serius?
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa hasil riset yang dilakukan Universitas Indonesia (UI) dan BNN menyebut, ada 33 nyawa di Indonesia melayang akibat narkotika setiap harinya. Bahkan bila dirupiahkan kerugian materiil mencapai angka cukup fantastis, yaitu sebesar Rp. 63,1 triliun.
“Indonesia mempunyai kedaulatan hukum. Segala hal yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum, siapapun harus menghormati itu. Apalagi para calon eksekusi mati itu sudah melalui proses hukum panjang,” kata Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi, seperti dilansir Detik, 27 April 2015.
“Soal kejahatan narkotika di Indonesia adalah kejahatan serius, extraordinary crime. Oleh karena itu cara penanganan juga harus serius, termasuk soal hukuman mati,” imbuhnya.
Adapun hukuman mati masih merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia dan konstitusional. Terlebih lagi dengan dikuatkannya hal tersebut di Mahkamah Konstitusi.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi. Ia mengaskan, jika sikap pemerintah tidak tegas, maka masa depan Indonesia yang akan menjadi taruhannya.
“Kita sampaikan status emergency bahwa Indonesia bisa free drugs crime. Jadi Indonesia memang harus mengambil tindakan yang keras karena situasinya sangat mengkawatirkan,” kata Retno. (ba)