Jakarta, LiputanIslam.com– Pengamat Media Sosial Nukman Luthfie menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dapat meniru Jerman dalam upaya meredam penyebaran konten-konten radikal dan terorisme di media sosial. Menurutnya, Jerman telah menerapkan sistem denda, yakni semakin banyak penyebaran konten radikal maka semakin besar denda yang harus dibayarkan oleh platform penyedia layanan aplikasi di media sosial.
“Tapi ada cara lain yang lebih bagus, seperti Jerman yang mengatakan kepada facebook, kalau kamu (facebook) tidak ikut meredam konten-konten radikal dan teror maka akan dikenai denda setiap ada penyebaran. Menurut saya denda adalah yang terbaik,” ujar Nukman di Jakarta, seperti dilansir metrotvnews.com, pada Senin (17/7).
Hanya saja tambah Nukman, untuk saat ini kewenangan pemerintah hanya memblokir situs-situs maupun aplikasi yang berkonten radikal dan terorisme. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemerintah Indonesia ingin meniru Jerman, maka diperlukan payung hukum baru agar upaya pemerintah dalam meredam konten negatif tersebut dapat terakomodasi.
Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rudiantara pada Jumat 14 Juli 2017 resmi memblokir Telegram dengan alasan layanan percakapan instan itu dapat membahayakan keamanan negara. Telegram dinilai tidak menyediakan standard operating procedure (SOP) dalam penanganan kasus terorisme.
“Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” ujar Kemkominfo Rudiantara.
Selain aplikasi Telegram, pemerintah juga mengancam akan memblokir aplikasi lain seperti facebook dan Youtube jika masih membiarkan konten-konten radikal dan terorisme menyebar di media sosial. (Ar/Republika/Tempo/Metrotv).