Jakarta, LiputanIslam.com — Kita mungkin mengira bahwa setelah para pengedar narkoba dijebloskan ke dalam penjara, maka mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi. Namun faktanya tidak demikian. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, sekitar 60 persen peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan oleh terdakwa atau terpidana dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Kabag Humas BNN Slamet Pribadi menjelaskan, para pelaku mengendalikan peredaran narkoba dengan menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi dengan kurir. Biasanya, para pelaku meminta jaringannya di luar lapas untuk merekrut kurir seorang wanita dalam menyelundupkan narkotika. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemeriksaan petugas. Maka dari itu, modus yang dipakai adalah dengan menyembunyikan benda haram tersebut di dalam pakaiannya.
“Modus yang dipakai masih sama dengan pelaku lainnya. Akan tetapi, mereka merekrut kurir wanita agar mudah,” katanya.
Namun, Slamet enggan menyebutkan lapas yang menjadi tempat terdakwa ditahan. Dirinya pun tidak menuduh adanya pihak yang bermain dalam kasus tersebut sebab masih dalam penyelidikan.
“Kita fokus pada penanganan pelakunya saja. Terkait adanya handphone yang digunakan pelaku dan sebagainya, itu kewenangan dari lapas,” katanya.
Akan tetapi, pihak lapas selalu membantu bila BNN membutuhkan informasi, termasuk penanganan pelaku untuk mengungkap peredaran narkotika. “Pihak lapas selalu membantu kami,” ujarnya.
Indonesia Darurat Narkoba
Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), setiap harinya, terdapat sekitar 40 hingga 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Jika dikalkulasi dalam setahun, ada sekitar 18.000 jiwa meninggal dunia karena penggunaan narkoba. Angka itu belum termasuk 4,2 juta pengguna narkoba yang direhabilitasi dan 1,2 juta pengguna yang tidak dapat direhabilitasi.
Indonesia, juga menempati urutan ketiga di tingkat internasional setelah Kolombia dan Tiongkok dalam skala perdagangan narkoba. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, sehingga salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam memberikan efek jera bagi gembong narkoba adalah dengan menjatuhkan hukuman mati, kendati mendapatkan penentangan dari negara-negara lain seperti Brazil, Australia dan Belanda. Jokowi mengaku, ia tidak dapat menerima ketika proses hukum yang berlaku di Indonesia diintervensi oleh negara lain. Bagi Jokowi, hukum positif di Indonesia harus dihargai oleh semua pihak.
“Jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita,” ujarnya. (ba)