Papua, LiputanIslam.com — Setelah melalui perjuangan yang berliku, akhirnya keinginan warga Papua agar smelter Freeport dibangun di Papua akhirnya terwujud. Hal itu disepakati setelah dilakukan pertemuan tertutup antara Menteri ESDM Sudirman Said , Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, Anggota DPR-RI Komisi VII Tony Wardoyo dan Wellem Wandik di Rimba Papua Hotel Timika, Minggu, 15 Februari 2015.
Disebutkan, bahwa pembangunan smelter di Papua adalah merupakan bagian pembangunan smelter nasional. “Jadi yang dibangun adalah national capasility. Untuk itu, akan dibentuk tim penelaahan secara nasional,” demikian dinyatakan dalam siaran pers Staf Khusus Gubernur Papua Ronald Manurung.
Smelter merupakan bagian dari pembangunan kawasan industri yang sedang disiapkan oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. “Yang perlu diperhatikan, ini bukan saja soal smelter tapi soal pembangunan kawasan industri,” katanya.
Saat ini sedang dipersiapkan pabrik pemotongan semen sebagai salah satu starting poin yang nantinya akan berkembang menjadi pabrik semen, karena memang dibutuhkan di Papua. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyatakan akan mendukung sepenuhnya upaya Pemprov Papua untuk penyiapan kawasan dan akan mencocokkannya dengan strategis nasional. Dengan demikian proses rencana pembangunan smelter dapat berjalan lancar kedepan.
PT Freeport Indonesia juga akan mendukung sepenuhnya proses dan upaya untuk menerobos daerah tersulit dengan membuka infrastruktur dasar. Untuk itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika supaya segera menyiapkan tim kerja yang akan bertugas mengelola kawasan.
Tim ini akan menjadi penyaring bagi siapa saja menjadi mitra dan investor yang akan berhubungan dengan tim pengelolaan kawasan. “Harus ada tim profesional yang bekerja secara penuh untuk menjaring atau menyeleksi mitra-mitra yang bonafit karena Papua harus jadi tanah yang dikelola dengan baik. Artinya hanya player bonafit yang akan kami libatkan supaya pembangunan lancar,” tegasnya.
Bukan hanya itu, pihaknya dari Kementerian ESDM juga akan segera membentuk tim yang disebut tim penelaahaan kapasitas nasional pengelolaan smelter. Tim ini akan memetakan kembali bagaimana melanjutkan pembangunan kedepan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk pembangunan smelter pasti akan didukung sepenuhnya, bukan saja untuk membangun smelter tapi ada kawasan industri yang harus dibangun. “Smelter salah satu aspek dari kawasan industri yang akan dibangun di Timika. Kami mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan kawasan industri,” kata menteri.
“Kita bersama-sama Freeport tentunya bisa mengembangkan kawasan industri termasuk pemanfaatan tailing dalam rangka pengembangan infrastruktur kawasan industri,” tambahnya.
Sementar itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, atas nama pemerintah dan masyarakat Papua menyampaikan terima kasih atas kebijakan nasional, yang saat ini mengarah pembangunan di Papua. Gubernur mengatakan, telah disepakati bersama untuk pembangunan integrasi industri di kawasan Kabupaten Mimika.
Dikatakan Gubernur, secara perencanaan, pihaknya sudah siap hanya tinggal bagaimana menyiapkan tim untuk menyeleksi orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membangun perencanaan tersebut. “Lahan sudah kami siapkan. Saya sudah mengumpulkan beberapa bupati di kawasan dan ternyata sudah sepakat untuk membantu dana kalau investor secara bersama-sama,” katanya.
Gubernur menjelaskan, hal ini adalah upaya pemerintah daerah untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa pemerintah masih sungguh-sungguh menbangun Papua karena memang Papua mengalami ketertinggalan yang cukup luar biasa. Gubernur menambahkan, kunjungan dua menteri ini akan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin mengungkapkan, keputusan ini adalah kebijakan nasional dan langkah pemikiran solutif. “Permasalahan yang selama ini dibicarakan menjadi arena politik, tentunya akan menjadi suatu bahasan secara ekonomi untuk mendorong pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat di Papua,” katanya.
Selama ini, permalasalahan smelter menjadi bahasan arena politik. Kini bagi PT Freeport Indonesia, solusi yang diambil merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan banyak permasalahan dalam pembangunan di Papua.
“Bagi PT Freepot Indonesia keputusan untuk membanangun smelter di Papua merupakan suatu rangkaian untuk mendorong penyelesaian dan permasalahan. Kami menyambut baik Pemprov Papua atas upaya yang dilakukan bahwa dengan kemampuan sumber dana yang ada sudah memikirkan industri hilir dari industri pertambangan di Papua,” ujarnya. (Suara Pembaruan)