Jakarta, LiputanIslam.com– Sebanyak 14 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak pemerintah untuk segara membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas anti-Pancasila lainnya. Mereka menunut pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas sebagai landasan hukum untuk membubarkan ormas-ormas radikal.
“Pemerintah perlu segera mewujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti-Pancasila seperti HTI. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah mempercepat penerbitan Perppu tentang Ormas dan menindaktegas ormas yang merongrong Pancasila dan UUD 1945,” ujar Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj saat memberikan keterangan di kantor PBNU, Jakarta Pusat,pada Jumat (7/7).
Menurut Kiai Said, ormas anti-Pancasila dan radikal seperti HTI memang secara fisik tidak melakukan kekerasan. Namun pemikiran dan gerakannya secara masif dan sistematis telah merasuk ke sebagian masyarakat. Hal ini sangat berbahaya atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jika mereka dibiarkan, masyarakat awam akan menganggap ormas semacam itu sebagai ormas yang benar dan dibenarkan negara. Kalau ini terus berlangsung, jumlah pendukung radikalisme dan anti-Pancasila akan terus berlipat. Bisa dibayangkan, negara kita bisa hancur seperti Suriah, Irak, dan Yaman,” ungkapnya.
Kiai Siad Aqil menjelaskan, bahwa konstitusi secara jelas memang menjamin kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat. Namun, jika bertentangan dengan dasar negara, maka pemerintah berhak membubarkan ormas tersebut. “Selama ini pula faktanya pemerintah tak pernah melarang setiap orang membentuk ormas. Namun, Pancasila harus dijadikan dasar dan asas dari ormas yang dibentuk,” ucapnya.
Selain Nahdlatul Ulama, 13 ormas Islam lainnya yang memberikan pernyataan sikap adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla’ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI). (Ar/Kompas/Detik/NU Online).