Jakarta, LiputanIslam.com — Meski anggota dewan di Koalisi Merah Putih (KMP) masih keukeuh dengan wacana Pilkada tak langsung atau pemilihan melalui DPRD, namun tidak demikian halnya dengan konstituen KMP.
“Jika mayoritas fraksi di DPR menyetujui Pilkada oleh DPRD, justru sebaliknya, mayoritas konstituen partai-partai tersebut mendukung Pilkada langsung,” kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Selasa, 9 September 2014 seperti dilansir Republika. (Baca juga: PKS Berubah Sikap Terkait Pilkada, Ini Alasannya)
Menurut Adjie, hasil survey LSI memerlihatkan tidak ada satu pun partai yang mayoritas pemilihnya mendukung pemilihan lewat DPRD. Rata-rata dukungan terhadap pilkada langsung oleh konstituen parpol berkisar antara 78 hingga 86 persen.
Berikut ini adalah persentase hasil survey dari konstituen partai, yang setuju Pilkada langsung.
Partai Golkar: 81,20 persen.
Partai Demokrat: 80,77 persen.
Partai Gerindra: 82,55 persen.
PKS: 80,23 persen.
PAN: 85,11 persen.
PPP: 78,66 persen.
PBB: 87,65 persen.
“Sekarang aspirasi siapa yang mereka wakili di DPR. Ini problem demokrasi kita, partai dan konstituen punya sikap yang berbeda,” jelas Adjie. (Baca juga: Pilkada, dan Manuver Politik Indonesia)
Pendapat yang sama juga ditunjukkan oleh pendukung calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sebanyak 81,53 persen pendukung pasangan ini memilih Pilkada langsung. Sementara pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung Pilkada langsung sebanyak 83,28 persen.
Masifnya penolakan oleh masyarakat dan para pemilih partai tersebut, menurut Adjie, harus dipertimbangkan oleh elite partai. Jika tidak, langkah dan kebijakan yang diambil partai justru akan berbalik menjadi senjata.
“Publik bisa antipati sama partai tersebut dan persepsi masyarakat terhadap partai akan semakin negatif,” ungkapnya.
Jajak pendapat tersebut diselenggarakan LSI untuk merespon isu pilkada langsung atau lewat DPRD dalam RUU Pilkada di DPR. Survei dilakukan pada 5-7 September 2014 dengan menggunakan metode multistage random sampling. (Baca juga: Ahok Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mengapa?)
Survei melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi. Jajak pendapat dilakukan melalui sistem quickpoll menggunakan smartphone LSI. Margin of error dari survei yang melibatkan jumlah responden perempuan dengan laki-laki yang sama ini sebesar 2,9 persen. (ph)