Jakarta, LiputanIslam.com — Jika sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD, tidak demikian halnya dengan saat ini. Partai dakwah ini justru mendukung Pilkada tak langsung. Apa alasannya?
Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menilai Pilkada melalui DPRD dapat menghemat biaya demokrasi.
“Pilkada langsung yang selama ini berjalan, yang pertama adalah high cost democracy,” kata Mahfudz di Jakarta, 8 September 2014.
Mahfud menegaskan Pilkada melalui DPRD sesuai dengan visi misi KPK dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. “Menurut KPK pun yang mendorong praktik korupsi, sebagaimana DPR dengan pemilihan langsung dan suara terbanyak saja, biaya politik kuat bisa membengkak, dan menjadi motif korupsi,” katanya.
Namun sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa Pilkada melalui DPRD justru akan membuat korupsi di daerah semakin menjamur. Mengapa?
“Praktek korupsi di Kepala Daerah tingkat II untuk IUP akan semakin parah dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah menyogok anggota DPRD dan sebaliknya anggota DPRD merasa lebih leluasa memeras kepala daerahnya,” ujar Busyro, seperti dilansir Detikcom, 8 September 2014. (Baca: Pilkada Tak Langsung, Picu Korupsi Semakin Menjamur)
Pernyataan Mahfudz diaminkan Gamari Sutrisno, salah satu anggota dewan dari PKS. Menurutnya, proses demokrasi dalam Pilkada akan lebih berkualitas bila diwakilkan oleh wakil rakyat di DPRD.
“Pilkada dapat dilakukan secara demokratis melalui DPR, perubahan sikap kami lakukan bukan untuk mencederai proses demokrasi,” ujar Gamari, seperti dilansir Tribunnews. (Baca juga: Ahok Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mengapa? )
Ia membantah Pilkada melalui DPRD merupakan kemunduran demokrasi. “Ini proses demokrasi yang substantif,” tuturnya.
Menurut Gamari, proses pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan politik uang yang sangat besar. Hal itu malah tidak mendidik rakyat. “Proses money politic sangat masif dan itu membutuhkan biaya tidak sedikit. Kami berfikir pemilih kepala daerah melalui DPRD lebih efisien, tidak jor-joran dana,” ujarnya. (Baca juga: Pilkada, dan Manuver Politik Indonesia)
PKS, kata Gamari, tidak ingin membiarkan proses demokrasi berjalan dengan dana yang sangat tinggi. “Lewat DPRD, demokrasi bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. (ph)