Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji akan mengkaji kembali pengelolaan dana perjanalan dinas PNS secara komprehensif.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya masalah dalam pengelolaan biaya perjalanan dinas PNS.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mengkaji temuan BPK lainnya yang terkait dengan keuangan negara. Dia menyampaikan, pihaknya selalu menghargai hasil temuan dari BPK.
Baca: PNS Tak akan Naik Gaji Tahun Depan
“Jadi laporan BPK tentu akan kami respon seperti yang disampaikan bapak presiden untuk efisiensi belanja barang dalam hal ini biaya perjalanan,” kata Sri Mulyani, Kamis (19/9).
Berdasarkan hasil temuan BPK, ditemukan adanya biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai di 41 kementerian atau lembaga dengan nilai Rp 25,43 miliar. Salah satunya terjadi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
BPK mencatat, ada anggaran perjalanan dinas yang terindikasi ganda di kementerian PDTT sebesar Rp 4,91 miliar, belanja perjalanan yang terindikasi tidak riil sebesar Rp 993, 56 juta, dan belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidaks esuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp 184,03 juta.
Selain itu, hal ini juga terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri yang tidak sesuai dengan SBM sebesar Rp 3,06 miliar serta pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri yang terjadi akibat kesalahan perhitungan jumlah hari perjalanan dan tidak sesuai dengan SDM mencapai Rp1,28 miliar.
Kemudian, kelebihan biaya perjalanan dinas pada Kementerian Pertahanan dimukan sebesar Rp2,17 miliar dalam bentuk bukti tiket perjalanan tidak sesuai dengan bukti yang disediakan penyedia jasa. (sh/ekonomi.bisnis/cnnindonesia)