Jakarta, LiputanIslam.com– Dua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (Ormas) terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ikut menanggapi soal kajian yang dilakukan Kementerian Agama(Kemenag) untuk menerapkan aturan larangan bercadar dan celana cingkrang di lembaga pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa jika aturan itu jadi diterapkan, maka tidak ada syariat yang dilanggar.
“Kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar (bila terealisasi) tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM,” katanya di Jakarta pada Kamis (31/10).
Menurutnya, Muhammadiyah melihat kajian pelarangan cadar di instansi pemerintah adalah usaha pembinaan pegawai. Tujuannya, membangun relasi sosial yang lebih baik. Ada hal yang menurut Muhammadiyah perlu dilihat terkait rencana kebijakan pelarangan cadar di kantor pemerintah.
“Alasan kode etik kepegawaian. Kalau dia adalah pegawai, maka siapapun dia harus mematuhi kode etik pegawai,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj menyatakan mendukung setiap kebijakan positif yang dilakukan pemerintah. “Ya kalau itu memang positif laksanakan. Kita setuju saja,” ucapnya pada Rabu (30/10).
Baca: Jadi Khatib di Istiqlal, Menag Sampaikan Tema Toleransi
Kiai Said juga merespons pernyataan Menag Fachrul Razi yang menganggap sistem khilafah lebih banyak mudaratnya. “Ya memang istilah khilafah yang bersifat monopolitik itu di Quran tidak ada. Khilafah yang arti politik loh. Di Quran ada kata khilafah, ya kita pengelola bumi ya atau yang menerima amanat untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Itu khilafah di Quran itu maksudnya,” terangnya. (aw/detik/tempo).