Jakarta, LiputanIslam.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang jug Plt Menkum HAM, Tjahjo Kumolo mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di semua kementerian agar selalu setia kepada Pancasila. Sesuai sumpahnya, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) telah bersumpah akan selalu setia dan taat kepada ideologi negara Pancasila dan UUD 1945.
“Pokoknya pegawai negeri yang di lingkup Kemendagri, termasuk di lingkup Kemenkum HAM yang saya sebagai menterinya, termasuk BNPP, ya kalau ada yang nyinyir, apalagi memasalahkan ideologi Pancasila, menyebarkan ideologi selain pancasila, ya kami nonjob-kan,” tegasnya .
Berdasarkan UU 5 Tahun 2014 Pasal 66 ayat 2, berikut sumpah setiap ASN-PNS:
Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
Sementara Plt Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin di Jakarta pada Kamis (17/10) kembali menegaskan bahwa siapapun ASN dan PNS yang nyinyir dan tidak setia pada Pancasila maka akan diberikan sanksi tegas. Sebab, ASN yang meragukan Pancasila tidak pantas menjadi aparatur negara.
Baca: Tidak Ada Ruang Bagi Ideologi Lain Selain Pancasila
“Mendukung Mendagri, bahwa aparatur yang tak menerima Pancasila wajib diberi sanksi tegas karena yang bersangkutan tak pantas jadi aparatur NKRI yang berdasarkan Pancasila,” tandasnya. (aw/detik/jpnn).