Jakarta, LiputanIslam.com — Agar subsidi kepada rakyat tepat sasaran, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan membuat kartu subsidi untuk petani dan nelayan. Sama seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, kartu tersebut juga akan memiliki sistem yang terkoneksi dengan bank.
Menurut Jokowi, selama ini program-program pro rakyat tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena seringkali tak tepat sasaran. Karenanya, perlu dibangun sebuah sistem untuk memperbaiki hal itu. (Baca: Jusuf Kalla: Harga BBM Harus Segera Dinaikkan)
Jokowi menilai, agar pemberian subsidi tepat sasaran bisa dilakukan dengan membuat kartu khusus seperti ATM.
“Sistem yang akan kita pakai ini adalah sistem kartu. Semuanya sistem kartu lewat perbankan. Tapi ini masih dalam perencanaan,” ujarnya, Senin, 25 Agustus 29014 seperti dilansir Republika.
Seperti diketahui, Jokowi ingin mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah. (Baca: Jokowi Hendak Naikkan Harga BBM, Mengapa?)
“Subsidi dialihkan kepada usaha-usaha produktif, kepada sektor produktif yang berhubungan dengan masyarakat bawah, usaha produktif itu apa. Misalnya usaha-usaha kecil di kampung-kampung. Terus usaha mikro di desa-desa. Kemudian, pupuk untuk petani, pestisida untuk petani,solar untuk nelayan, mesin-mesin kapal untuk nelayan,” tambahnya.
Bagaimana Tanggapan Masyarakat atas Rencana Jokowi?
Ilyani Sudrajat, seorang Kompasianer mengapresiasi rencana ini. Menurutnya, usulan kartu subsidi bagi petani dan nelayan sudah tepat. “Dengan adanya usulan kartu subsidi BBM bagi petani dan nelayan, tentu ini sangat tepat. Karena dampak kenaikan BBM paling parah dirasakan oleh petani dan nelayan,” tulisnya.
Ia juga mempertanyakan, apakah kartu subsidi tersebut tidak diperuntukkan bagi penggiat UKM. “Tetapi bagaimana dengan UMKM? Apa mereka tidak berhak mendapatkan subsidi? Atau nanti khusus untuk UMKM juga ada kartu yang lain? Misalnya Kartu Akses mendapatkan pinjaman khusus buat modal,” tambahnya.
Menurutnya, kalau kartu subsidi ini dilengkapi dengan sistem IT yang baik, infrastruktur penggunaan atau pelayanan hingga ke tempat terpencil, tentu solusi kartu ini merupakan solusi subsidi tepat sasaran. Jadi, tambah dia, subsidi memang sebaikknya dilakukan kepada manusia, bukan kepada produk yang cenderung salah sasaran.
Meski demikian, Ilyani juga menilai bahwa kartu subsidi ini masih memiliki kelemahan. “Tetapi kelemahannya sistem ini adalah soal definisi warga yang berhak berikut pendataannya. Pendataan warga miskin Indonesia rada kacau. Kemarin ketika saya menghadiri expert meeting mengenai perberasan nasional, data petani beras saja masih simpang siur, termasuk kondisi kehidupannya. Definisi miskin, rentan miskin, apakah sama standarnya setiap wilayah Indonesia? Seharusnya, kan acuannya kelayakan hidup tiap daerah,” jelasnya.
Untuk itu, menurut Ilyani, pemerintah harus memberikan definisi jelas terkait rakyat yang layak disubsidi. “Jadi definisi warga yang membutuhkan, jumlahnya berapa, sangat krusial deh. Kalau perlu transparan siapa saja yang berhak. Diumumkan di website seperti KPU mengumumkan C1. Sehingga ada feedback, ketika warga yang tidak berhak masuk, mungkin tetangganya bisa memberikan koreksi. Atau ada warga yang terlewat, bisa memberi masukan,” tutupnya. (ba)