Jakarta, LiputanIslam.com — Setelah sebelumnya Jokowi meminta agar harga BBM bersubsidi dinaikkan, kini giliran Jusuf Kalla (JK) menyatakan hal yang sama. Guna menghindari kelangkaan BBM dan meningkatnya utang akibat subsidi, menurut JK, opsi menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan salah satu cara yang tepat.
“Pemerintahan baru kan dilantik 20 Oktober 2014. Berarti kalau November tidak ada lagi bensin dijual. Kami yang salah. Harus dari sekarang naikkan. Jadi, tergantung pemerintahan sekarang ini. Kalau mereka naikkan, tidak perlu kami naikkan nanti November,” ujar JK, Senin, 25 Agustus 2014.
Menurut JK, dana subsidi BBM saat ini harus dialihkan untuk kebutuhan yang produktif, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah di berbagai daerah. (Baca: Jokowi Hendak Naikkan Harga BBM, Mengapa?)
“Bicara infrastruktur, ekonomi dan kebijakan rakyat. Intinya ada dana, sedangkan sekarang dana terserap (terbesar) disubsidi. Apapun subsidi harus dialihkan ke produktif, kalau efek kenaikan harga, itu hanya efek saja, hanya dialihkan saja dari konsumtif ke produktif,” tuturnya.
JK yakin kebijakan menaikkan harga BBM tidak akan banyak yang menentangnya. Sehingga JK tidak khawatir jika memang harus menaikkan harga BBM pada pemerintahan ke depan.
“Dulu menaikkan harga BBM memang tidak populis, sekarang tidak. Tidak ada orang tolak naikkan BBM, tidak pernah ada yang tolak termaksud rakyat kecil. Lebih suka mana, ada BBM atau tidak ada tapi harga murah. Nanti terjadi itu, akibatnya negara bangkrut,” cetusnya.
Dari laopran Kompas, JK menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena hal tersebut merupakan kewenangannya pemerintah.
“Contoh, hari ini diperkirakan subsidi BBM diperkirakan akan habis November. Kalau tidak dinaikan, berati tak ada dana lagi. Makanya kita harus sesuaikan diri dengan keadaan. Itu harus naikan, kalau tidak, dimana ambil uang untuk dua bulan ke depan? Utang lagi? Nanti lebih salah lagi pemerintah. Utang negara bisa melebihi 3 persen GDP, itu sudah melanggar Undang-undang,” ujar JK.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa penyaluran subsidi negara untuk sektor migas tinggi. Namun, tidak sepenuhnya masyarakat menikmati manfaat subsidi tersebut.
“Jadi kita harus tahu, subsidi BBM itu dinikmati 70 persen yang memakai mobil,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, subsidi yang ada saat ini tidak boleh hanya dinikmati kalangan tertentu. Subsidi tersebut, lanjut dia, harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan usaha dan produksi masyarakat.
Namun di sisi lain, Jokowi dianggap tidak konsisten oleh berbagai pihak. Tahun 2012 silam, ia menolak kenaikan harga BBM, namun setelah jadi presiden bersikap sebaliknya, ia mendesak agar BBM segera dinaikkan. (ba)