LiputanIslam.com-Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaoanan Daulay, mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI.
Usulan tersebut menurutnya dapat menyatukan semua fraksi dan kelompok, tidak ada lagi koalisi dan oposisi.
“MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI,” kata Saleh di Jakarta, Senin (12/8).
Baca juga: Kadernya Ingin Oposisi, Elit PAN Masih Ragu Tentukan Sikap
Namun pihaknya belum mengomunikasikan usulan tersebut kepada semua fraksi di MPR RI karena masih wacana awal.
Sebelumnya Saleh Partaoanan Daulay pun mengatakan partainya siap bergabung dalam paket Pimpinan MPR RI 2019-2024 yang diajukan PDI Perjuangan, agar kepentingan masyarakat luas bisa terakomodir dalam lembaga tersebut.
“PAN siap bergabung dengan semua fraksi dan kelompok DPD, yang penting, kepentingan masyarakat luas bisa terakomodir di sana,” kata Saleh di Jakarta, Senin.
PDIP membuka peluang paket Pimpinan MPR RI 2019-2024 bersama eks-partai koalisi Prabowo-Sandiaga, namun dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945.
Saleh menilai usulan PDIP untuk amandemen terbatas UUD 1945 sangat bijak karena MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan yaitu semua fraksi dan kelompok menyatu. (Ay/Antara)