Jakarta, LiputanIslam.com— Pemerintah telah resmi menaikkan tarif cukai rokok dengan rata-rata kenaikan 23 persen per Januari 2020. Kenaikan ini sudah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Akan tetapi, kenaikan tarif cukai tersebut diprotes oleh petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang tergabung dalam Koalisi Tembakau. Mereka menghampiri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca: Pengusaha Cemas Kenaikan Tarif Rokok Picu Peredaran Rokok Ilegal
Koordinator Koalisi Tembakau Dita Indah Sari mengatakan, pemerintah menaikkan tarif cukai terlalu tinggi sehingga merugikan para petani dan buruh pabrik. Dia berharap Menteri PDTT Abdul Halim bisa menyampaikan keberatan ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kita Minta Pak Halim sebagai Menteri Desa menyampaikan kepada Bu Sri Mulyani keberatan ini dan protes kita terhadap peraturan cukai yang begitu tinggi, baik langsung maupun dalam rapat kabinet.
Dia menerangkan, pihaknya mengerti bahwa negara sedang membutuhkan tambahan uang karena APBN yang defisit. Oleh karena itu, mereka tidak menolak aturan ini secara keseluruhan. Mereka hanya meminta agar kenaikannya tidak terlalu tinggi.
“Tapi naiknya jangan segitu, kalau di kisaran 15 persen sampai 17 persen masih bisa ditolelir,” terangnya.
Dia menyampaikan, tingginya kenaikan tarif cukai rokok akan memberatkan kehidupan petani tembakau dan menimbulkan PHK buruh-buurh rokok.
“Tapi kalau sudah sampai 23 persen, 29 persen itu kebangetan,” kata dia. (sh/tirto/cnnindonesia)