Jakarta, LiputanIslam.com— Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memastikan dugaan kecurangan pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Pantai Utara (Pantura).
Berdasarkan hasil pengawasan, Kemendag menemukan adanya alat tambahan pada pompa ukur BBM berupa rangkaian elektronik di salah satu SPBU di Kabupaten Indramayu. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya berada di dalam batas kesalahan yang diizinkan (BKD) yaitu sekitar 0,5 persen.
Baca: BBM Naik Turun, Pengusaha SPBU Mengeluh
Dalam hal ini, Kemendag telah menangani kasus tersebut dengan menyegel sejumlah pompa ukur di beberapa SPBU. Sebab, hal ini merugikan masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, langkah penyegelan pompa ukur bisa menjadi langkah awal pemerintah untuk membenahi SPBU secara keseluruhan.
“Temuan kemarin itu menjadi entry point untuk memperbaiki tata kelola bisnis SPBU. Karena selama ini di daerah banyak ukurannya kerap jadi problem. Ini menurut saya yang harus dibongkar,” kata Trubus, Jumat (21/6).
Dia mengatakan, pembenahan tersebut harus dilakukan agar tidak ada lagi kasus kecurangan serupa. Sebab, hal ini sebenarnya sudah banyak terjadi.
“Supaya hal-hal ini tidak berulang, pasalnya kasus ini bukan hal yang baru. Bahkan di daerah itu punya karakter penyalahgunaan yang berbeda-beda,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah harus memberikan pemahaman yang tegas kepada pemilik atau pengelola SPBU bahwa perkara ini untuk kepentingan masyarakat banyak. (sh/medcom/republika)