Jakarta, LiputanIslam.com — Keputusan pemerintah untuk menetapkan harga BBM sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia, dikeluhkan oleh Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Seperti diketahui, tiap dua pekan sekali, pemerintah bakal menghitung ulang harga BBM, sehingga kemungkinan tiap dua pekan sekali harga BBM bakal berubah-ubah.
“Cukup merepotkan karena kita ubah terus. Secara keuangan, kita harus revisi terus. Dan kalau ada harus stok opname,” ujar Ketua II DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) M. Ismet, seperti dilansir merdeka.com, 18 Januari 2015.
Akibatnya, kata dia, pembukuan keuangan setiap SPBU harus diubah dua pekan sekali. Pengusaha SPBU lebih setuju dengan skema harga BBM sebulan sekali. Dan mulai Februari 2015, pemerintah akan mengumumkan harga BBM pada pertengahan bulan dan di akhir bulan.
Dishub Bekasi Keluhkan BBM Naik Turun
Perubahan harga BBM tiap dua minggu sekali juga dikeluhkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Supandi Budiman. Ia mengusulkan agar pemerintah memberlakukan perkiraan harga bahan bakar minyak dalam jangka waktu setahun. Menurut dia, naik turunnya harga dalam jangka waktu yang pendek hanya akan membuat iklim usaha meredup.
“Jangan membiarkannya (harga BBM) fluktuatif per dua pekan sekali, itu akan membingungkan masyarakat, khususnya pengusaha,” ujarnya.
Dia mencontohkan, pada bidang usaha transportasi, masa pembahasan tarif harus digelar setiap kali harga bahan bakar berubah. Hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan pengusaha angkutan.
“Sebab menurunkan tarif saat harga bahan bakar turun tidak selamanya dituruti pengusaha,” katanya.
Menurutnya, Pemkot Bekasi pada awal Januari 2015 telah mengeluarkan surat edaran perihal penurunan tarif angkutan umum sebesar Rp 500 per penumpang pasca penurunan harga BBM pada saat itu.
Namun edaran itu hingga kini belum sepenuhnya dipatuhi pengusaha dengan alasan penurunan BBM belum diikuti turunnya harga suku cadang kendaraan di pasaran.
“Kami sulit menjatuhkan sanksi karena sifatnya baru surat edaran, bukan Surat Keputusan (SK) Walikota Bekasi yang memiliki kekuatan hukum,” katanya.
Dan tepat pada pukul 00:00 tadi malam, pemerintah secara resmi telah menurunkan kembali harga BBM, dan hal ini dinilai akan menyebabkan kestabilan harga pasar terpengaruh.
“Kita saat ini sedang mempersiapkan kembali surat edaran penurunan tarif karena harga BBM pun sudah kembali turun. Tidak mungkin kita buat SK Walikota karena masa berlakunya hanya sebentar,” katanya. (ba)