Jakarta, LiputanIslam.com— Pemerintah berencana merubah skema upah bulanan menjadi upah per jam. Hal ini dilakukan untuk mendukung fleksibilitas jam kerja.
Akan tetapi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, pihaknya menolak rencana tersebut. Sebab, saat ini upah minimum pekerja pun masih rendah.
“Buruh menolak terkait pembayaran upah per jam. Hal ini, karena, upah minimum di Indonesia masih rendah,” kata Ketua Departemen KSPI Kahar S Cahyono, Jumat (27/12).
Baca: Pemerintah Berencana Ubah Gaji Bulanan Menjadi Per Jam
Dia menilai, upah bulanan dengan waktu 8 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu sudah tepat. Jika upah jam diterapkan, penghasilan buruh akan berkurang ketika ada libur nasional.
“Kalau upah per jam, ketika ada libur nasional, maka buruh tidak akan mendapatkan upah. Karena buruh sedang libur, tidak bekerja. Jika upah dibayarkan per jam, kita khawatir pendapatan yang diterima buruh kurang dari upah minimum,” terangnya.
Dia melanjutkan, saat ini masih banyak yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan sistem kerja 8 jam per hari, apalagi diterapkan upah per jam. Hal ini akan membuat perusahaan mempekerjakan buruh kurang dari 8 jam.
“Jadi upah per jam tidak memberikan kepastian terhadap pendapatan yang diterima buruh,” ucapnya.
Dia menuturkan, pengusaha yang mempekerjakan buruh berpotensi untuk menggunakan jasa buruh pada saat jam-jam tertentu saja.
“Misalnya, pekerja housekeeping di hotel. Upahnya hanya dihitung beberapa jam ketika membereskan kamar, saat tamu chek out, dan sebagainya,” tuturnya. (sh/kompas/cnnindonesia)