Jakarta, LiputanIslam.com— Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana mengubah skema gaji bulanan menjadi upah per jam.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerangkan, skema baru ini untuk mendukung fleksibilitas dalam bekerja. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku untuk pekerjaan dengan durasi waktu 35 jam per minggu. Sedangkan, untuk pekerjaan yang durasinya 40 jam per minggu akan tetap diberikan per bulan.
Baca: BPS: Upah Riil Buruh Tani Turun 5 Persen
“Jam kerja kita kan 40 jam seminggu. Di bawah 35 jam per minggu, maka ada fleksibilitas nanti di bawah itu hitungannya per jam. Upah bulanan tetap ada, itu yang 40 jam per minggu,” terangnya, Jumat (27/12).
Selain itu, pekerja yang mendapat upah per jam dapat bekerja lebih dari satu perusahaan. Sistem pengupahan per jam ini akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan kerja.
“Nanti basisnya per jam karena ada banyak pekerjaan yang beberapa jam nanti dia bisa bekerja tempat lain,” ucapnya.
Dia mengatakan, usulan ini telah disampaikan ke para pengusaha dan pekerja. Dia memastikan mereka memahami usulan tersebut.
“Saya sounding dengan banyak teman-teman pekerja, mereka juga memahami itu dan bahkan dalam konteks itu dibutuhkan fleksibilitas. Pasti ada ketentuan formula penghitungannya nanti,” ujarnya. (sh/cnnindonesia/katadata)