Jakarta, LiputanIslam.com — Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah meminta pasal perzinahan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diperluas.
Ia menjelaskan bahwa rezim perzinahan dalam KUHP warisan kolonial Belanda disebutkan definisi perzinahan adalah melakukan hubungan badan antara seorang yang sudah bersuami/beristri dengan orang lain yang bukan istri/suami yang terikat dalam perkawinan. Menurutnya, definisi perzinahan harusnya diperluas bahwa perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Ini lebih sesuai dengan kultur Indonesia.
“Ketika laki-laki dan perempuan belum menikah, lalu bersetubuh, itu masuk perzinahan. Kumpul kebo masuk di dalamnya,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Mengapa RKUHP Ditunda?” di Jakarta, Sabtu (21/9).
Sementara menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai masih banyak pasal yang multitafsir dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi menjadi persoalan apabila diterapkan di tengah masyarakat.
Baca juga: Presiden Minta DPR Tunda Revisi RKUHP
Menurut dia, ada pasal yang menyasar ruang pribadi dalam pasal-pasal di RKUHP, seperti terkait dengan perzinahan karena pandangannya relatif.
Ia mengatakan bahwa Indonesia merevisi KUHP karena merupakan peninggalan kolonial Belanda sehingga jangan sampai RKUHP memiliki semangat kolonial di dalamnya. (Ay/Antara)