Sumber: RRI

Jakarta, LiputanIslam.com — Presiden RI Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Jokowi telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikapnya kepada DPR RI.

“Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini,” tegasnya di Istana Kepresidenan, Jumat (20/9).

Presiden menilai terdapat sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang.

Baca juga: PMII Jakarta dan Kudus Demo Terkait KPK

Sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) RUU KUHP telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU tersebut pada Minggu (15/9), dan tinggal menyempurnakan penjelasan beberapa pasal di dalamnya.

Sejumlah pasal yang kontroversial antara lain pasal penghinaan presiden, pasal aborsi, terkait makna zina atau persetubuhan diluar pernikahan, dan pasal pencabulan sesama jenis. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*