Damaskus,LiputanIslam.com—Suriah saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan krisis politik dengan cara menyusun draf konstitusi baru. Penyusunan dan pengesahan draf ini dilakukan oleh 150 delegasi, mewakili tiga kubu. Kubu pertama perwakilan pemerintah Suriah, kubu kedua perwakilan kelompok oposisi pemerintah, kubu terakhir perwakilan PBB yang dianggap sebagai penengah dan independen.
Namun, pada Minggu (1/12) kemarin, Kemenlu Suriah menyebutkan bahwa Amerika Serikat turut menyisipkan kepentingannya ke dalam agenda-agenda yang disusun oleh Komite Konstitusional Suriah.
Pernyataan Kemenlu disampaikan usai Departemen Amerika Serikat mengkritik permintaan perwakilan pemerintah Suriah untuk menambahkan tiga poin pembahasan dalam perundingan yang digelar di Jenewa pada 25 November lalu.
Tiga poin yang dimaksud adalah, memerangi terorisme, mencabut sanksi terhadap Suriah, dan mengecam serangan Turki di perbatasan Suriah utara.
Baca: Parlemen Irak Menyetujui Pengunduran Diri Perdana Menteri
Menurut pejabat Kemenlu Suriah, pendapat atau pernyataan apapun yang datang dari Amerika maupun negara-negara lain seharusnya tidak boleh mempengaruhi proses penyusunan konstitusi, apalagi mempengaruhi isinya.
“Pemerintah Republik Arab Suriah mengonfirmasi bahwa penyusunan harus dilakukan oleh orang-orang Suriah, dan tak boleh ada satu pihak luar pun yang mencampurinya,” jelas pejabat tersebut.
Bahkan, pejabat senior Suriah itu menekankan, PBB pun hanya berperan sebagai fasilitator terselenggaranya dialog.
Perwakilan khusus PBB, Geir Pedersen, pun telah menyatakan komitmen penuh PBB untuk menjaga independensi, kedaulatan, dan integritas teritorial Suriah. (fd/Presstv)